Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Kongkow

DPR dan Hukuman Jual Beli Suara di China

Laiknya di Indonesia, pemilihan anggota DPR di China juga diwarnai dengan jual beli suara. Bedanya, politik uang tidak dibiarkan merajalela di China. Ganjarannya tidak main-main

© risingpowersproject.com

SEJAK 3 hingga 11 Maret kemarin, Beijing menghelat apa yang disebut sebagai ‘Liang Hui‘ (两会) alias Dua Kongres. Ini adalah agenda politik tahunan yang biasa digelar tiap Maret (kecuali 2020 lalu, karena pandemi COVID-19, diundur hingga Mei).

Dua Kongres, sebagaimana namanya, adalah muktamar yang dilaksanakan oleh dua lembaga tinggi negara China, yakni (1) Kongres Rakyat Nasional (全国人民代表大会 Quanguo Renmin Daibiao Dahui) yang setara DPR di Indonesia, dan (2) Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat China (中国人民政治协商会议 Zhongguo Renmin Zhengzhi Xieshang Huiyi) yang lebih kurang seperti MPR-RI.

Sama dengan di negara kita, masa jabatan DPR dan MPR China juga 5 tahun untuk satu periode. Per periode disebut satu angkatan (届 jie). Anggota DPR yang menjabat sejak 2013 hingga 2018, misalnya, dinamai DPR angkatan ke-12 (第十二届全国人民代表大会di shier jie Quanguo Renmin Daibiao Dahui). Ini dihitung sejak DPR angkatan pertama (第一届全国人民代表大会 di yi jie Quanguo Renmin Daibiao Dahui) yang menjabat dari 1954 sampai 1959. Setelah masa jabatannya habis, mereka bisa mengikuti pemilihan lagi.

Bagaimana prosesnya?

Ada dua: (1) pemilihan langsung, dan (2) pemilihan taklangsung dari bawah ke atas (buttom-up).

Maksudnya, khusus untuk DPR tingkat kecamatan dan kabupaten, dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sedangkan untuk DPR tingkat kota, provinsi, dan pusat, dipilih secara taklangsung oleh rakyat melalui wakilnya di DPR secara berjenjang.

Konkretnya: mula-mula DPR tingkat kecamatan/kabupaten memilih DPR tingkat kota. Lalu, DPR tingkat kota memilih DPR tingkat provinsi. Kemudian, DPR tingkat provinsi memilih DPR tingkat pusat.

* * *

Laiknya di Indonesia, pemilihan anggota DPR di China juga diwarnai dengan jual beli suara. Yang punya peluang paling besar untuk terpilih, karena itu, adalah pemilik modal, kaum borjuis –yang dulu digencet Mao Zedong, tapi lantas dirangkul Deng Xiaoping, dan resmi diajak masuk Partai Komunis China sejak Jiang Zemin. Makanya, beberapa pengamat mengecap parlemen China sebagai “growing billionaires’ club“.

Bedanya, politik uang tidak dibiarkan merajalela di China. Ganjarannya tidak main-main. Yang ketahuan, langsung dibatalkan keterpilihannya; bahkan dijebloskan ke penjara, disita asetnya, dan dipecat status keanggotaannya dalam Partai Komunis China.

Ada satu kasus jual beli suara pemilihan anggota DPR China yang sangat terkenal. Terjadi pada Januari 2013. Oknumnya adalah DPR Provinsi Liaoning.

Waktu itu, DPR Provinsi Liaoning mengadakan pemilihan anggota DPR pusat angkatan ke-12 yang akan mewakili provinsi di China bagian timur laut ini berkongres di Beijing. Terpilihlah 102 orang.

Segalanya tampak normal sebelum setahun kemudian, 2014, Komite Sentral Partai Komunis China (PKC) mengirim tim khusus untuk melakukan sidak ke Liaoning. Selama dua bulan menggelar inspeksi di Liaoning, tim ini mengendus adanya jual beli suara dalam pemilihan DPR pusat di provinsi itu. Mereka meminta Komite PKC Provinsi Liaoning untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dan  mencegah terulangnya laku korup tersebut.

Karena tak melihat adanya iktikad baik, dua tahun setelah sidak pertama itu, akhir Februari 2016, Komite Sentral PKC kembali mengirim tim sidak ke Liaoning. Kali ini bukan hanya imbauan, tapi langsung perintah untuk melakukan ‘pembersihan dalam tempo singkat’ (专项整治 zhuanxiang zhengzhi) terhadap kasus dimaksud.

* * *

Tim sidak Komite Sentral PKC masih di Liaoning, 3 Maret 2016, Beijing mulai menghelat Dua Kongres. Sebanyak 102 anggota DPR pusat dapil Liaoning hadir dalam helatan akbar yang dihadiri hampir 3.000 anggota DPR dapil provinsi lainnya ini.

Tak ada yang menyangka pagi itu akan menjadi hari pencidukan Wang Min (王珉). Pada hari penangkapannya, 4 Maret 2016, ia baru saja sarapan dan sedang bersiap di hotelnya untuk berangkat ke Balai Agung Rakyat mengikuti rapat persiapan Dua Kongres. Ujug-ujug, ketua DPR pusat dapil Liaoning yang notabene sekjen DPW PKC Liaoning ini dicokok lantaran dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kasus jual beli suara yang sejak 2014 dibidik tim sidak Komite Sentral PKC itu.

Para peserta Dua Kongres pun gempar. Mereka awalnya mengira Dua Kongres adalah hari tenang: pemerintah tidak akan membiarkan segala bentuk kegaduhan terjadi, tapi untuk hal yang bisa mencoreng marwah partai ternyata terkecuali.

Dicokoknya Wang Min kian membuka borok pemilihan anggota legislatif China selama ini. Sebelum Liaoning, sudah ada dua kasus jual beli suara yang berturut-turut terbongkar: pada 2013 di Kota Hengyang, Hunan, dan pada 2014 di Kota Nanchong, Sichuan.

Yang di Hengyang adalah kasus jual beli suara untuk menjadi anggota DPR Provinsi Hunan. Lebih dari 500 anggota DPR Hengyang yang dibebastugaskan lantaran terbukti menerima suap untuk mengegolkan calon anggota DPR Provinsi Hunan. Sebanyak 56 anggota DPR Provinsi Hunan asal Hengyang yang terpilih karena menyuap pun dicopot dan dibawa ke meja hijau. Total uang pelicin yang dipakai mereka: RMB110 juta (atau berkisar Rp220 miliar). Jika dibagi 500, per orang rata-rata mendapat uang sogok sekitar Rp440 juta.

Yang di Nanchong tak kalah mencengangkan. Kasus jual beli suara untuk menjadi anggota DPR Kota Nanchong ini melibatkan 477 orang dengan total uang suap RMB16,719 juta (atau kurang lebih Rp33,438 miliar). Bila dibagi rata, suara per orang dibeli seharga tak kurang dari Rp70 juta. Oknum-oknum yang terlibat juga tak ada yang selamat dari pemecatan dan hukuman.

* * *

Dengan dibekuknya Wang Min dari Liaoning, menandakan money politic dalam pemilihan anggota dewan di China telah menggerogoti setiap tingkat: dari daerah hingga pusat.

PKC jelas tertampar, sebab kasus jual beli suara pemilihan anggota DPR pusat baru pertama kali terjadi sejak 1949 Republik Rakyat China berdiri.

Tanpa ampun, Wang Min akhirnya diganjar hukuman seumur hidup, disita semua hartanya, dan dilucuti segala hak politiknya selamanya.

Wang Min ketika mendengarkan pembacaan putusan pengadilannya pada Agustus 2017 © sohu.com

Sementara 45 anggota DPR pusat dapil Liaoning yang terbukti membeli suara dan 523 anggota DPR Liaoning yang menjual suaranya, masing-masing diberhentikan dari jabatannya dan dijatuhi hukuman beragam.

Kalau TKP-nya di Indonesia, kira-kira ceritanya bakal kayak apa, ya?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

Indonesia seyogianya adalah negara yang paling tahu tentang perkembangan China. Caranya ialah dengan membaca yang tersirat, bukan melulu yang tersurat

Esai

Kalau tidak diiming-imingi akan menjadi kaya, bisa jadi tidak akan ada orang China yang percaya komunisme

Esai

Negara China memang bilang menganut ideologi komunisme, tapi satu negara itu isinya orang-orang kapitalis semua

Esai

KETIKA memimpin rapat ke-12 Komite Pusat Pendalaman Reformasi Komprehensif pada 14 Februari 2020 lalu, Presiden China Xi Jinping menyatakan perang melawan COVID-19 ”adalah ujian...