Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Kongkow

Cina Maju Karena Berani Plagiat Bikin Barang Palsu?

Meski pemerintah pusat giat memberantas barang KW, tapi pemerintah daerah ‘terpaksa’ tetap menjadi payung atau perisai bagi perusahaan pemalsu itu demi mengamankan posisi politiknya

© usnews.com

INGAT, tidak, dulu pada tahun 2000-an kita pernah mengejek barang-barang Cina? Lalu, waktu hanya berselang 21 tahun dari situ, tapi kita sudah mulai tidak mendengar lagi ledekan-ledekan terhadap “Made in China”. Barang-barang Cina, khususnya yang elektronik, bisa jadi sekarang sudah ada di saku celana kita masing-masing dan kita tidak minder karenanya.

Akui saja, dulu mungkin kita termasuk yang mengejek produk-produk Cina itu, namun sekarang menjadi pengguna setianya. Cina sudah berhasil mengubah semuanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Coba sekarang kita bandingkan: zaman Orde Baru berjalan 32 tahun, tetapi kita tidak pernah menghasilkan suatu produk yang kualitasnya oke punya –apalagi yang sampai bisa menyebar ke seluruh relung dunia dan berdaya saing kayak Cina.

Pertanyaannya: kenapa Cina bisa begitu?

Banyak sebab, tentu saja. Mulai dari pemerintah yang kuat dan punya visi maju, national supply chain yang mapan dan terkoneksi, tenaga kerja yang mumpuni, sampai dengan etos kerja yang tinggi.

Tapi saya tidak hendak membahas itu semua. Saya hanya ingin memfokuskan pada soal Cina yang berani plagiat sebagai awal bisa berinovasi untuk membuat produk sendiri.

* * *

Syahdan, ketika Amerika membuat perjanjian hubungan dagang dengan Cina pada akhir tahun 70-an, Paman Sam merasa perlindungan hak kekayaan intelektual di Cina itu gabener.

Amerika berusaha menyelesaikan masalah ini dengan tiga cara. Pertama, menggunakan Pasal 301 Trade Act tahun 1974 –yang mengizinkan presiden Amerika untuk melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang diduga terlibat dalam praktek perdagangan tidak adil dan mengancam kepentingan ekonomi Amerika.

Kedua, memakai ‘senjata’ Pasal 301 Omnibus Trade and Competitiveness Act 1988 (OTCA) –yang mewajibkan Perwakilan Dagang Amerika (USTR) melakukan identifikasi terhadap negara asing yang perlindungan hak kekayaan intelektualnya tidak memadai, atau yang menolak memberikan akses pasar yang adil/setara bagi produk kekayaan intelektual Amerika.

Ketiga, menangguhkan aktivitas perdagangan sampai ada kesepakatan atau akomodasi lain antara Amerika dan negara yang dicap melanggar aturan terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.

Nah, karena aturan hak kekayaan intelektual Cina dianggap ngaret, atas permintaan para eksekutif bisnis Amerika, Cina akhirnya ditempatkan ke dalam ‘Daftar Pengawasan Prioritas’ (Priority Watch List) pada 1989.

Cina tidak panik, selow, dan kembali bersiasat.

Caranya: Cina segera mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta (Zhuzuo Quan Fa 著作权法), sekitar setahun setelahnya, 1990.

Tapi, undang-undang itu hanya simbolis, bukan substantif. Misalnya, karya asing yang sudah dilindungi hak ciptanya di negara lain, tidak akan diberi perlindungan di Cina –kecuali mereka terlebih dahulu mendaftar untuk juga mendapatkan perlindungan hak cipta di Cina.

Jelas Amerika menganggap ini akal-akalan Cina belaka. Namun, menurut Cina, ini sangat nasionalis: Cina ogah diatur begitu saja sama negara lain, Cina punya cara sendiri untuk mengurus negaranya.

* * *

Seiring berjalannya waktu, pada 2001 Cina memutuskan gabung World Trade Organization (WTO).

Tidak mungkin Cina tidak punya alasan kenapa cebur WTO. Pertama, Cina merasa perlu  punya peran penting ketika membicarakan masalah perdagangan pada tahun-tahun mendatang. Ide, konsep, dan visi Cina soal perdagangan harus bisa sampai ke negara-negara lain.

Kedua, soal citra Cina di mata dunia. Cina sudah tahu dirinya bakal jadi Bang Jago dalam hal ekonomi, tapi label jagoan itu terasa hambar kalau dia enggak bisa eksis di WTO.

Ketiga, dan ini yang paling penting menurut saya, Cina sudah siap masuk WTO dengan kemampuan produksinya.

Alasan ketiga ini sangat menarik. Salah satu manfaat Cina ‘mengaretkan’ aturan hak kekayaan intelektualnya adalah bisa membuat rakyatnya mengerti cara produksi: rakyatnya jadi tahu cara bikinnya, tahu apa saja bahan bakunya, bahkan tahu bagaimana caranya kalau mau bagus tapi murah harganya. Cina sudah dalam fase ‘Modifikasi’ kalau dalam teori yang familiar di telinga kita: ATM (Amati, Tiru, Modifikasi).

Ingat, kalau sudah bisa produksi, apalagi sudah bisa bikin barang bagus dan berharga murah, artinya sudah siap tempur untuk berdagang.

* * *

Perusahaan-perusahaan Amerika pun berpikir: masuknya Cina ke WTO telah menjadi pedang bermata dua. Sejak aksesi Cina ke WTO, ekonominya tumbuh antara 6-13% per tahun.

Karuan, di satu sisi, itu sangat menggiurkan bagi perusahaan asing untuk berbisnis di Cina. Tapi, di sisi lain, perlindungan hak kekayaan intelektual di Cina, kan, rendah –yang ditunjukkan dengan berkembang biaknya pemalsuan.

Pada 2008, umpamanya, Organisasi Kepabeanan Dunia melaporkan data yang dikumpulkan dari 121 negara. Mereka menemukan, 65% dari total pengiriman barang palsu yang terdeteksi di dunia berangkat dari Cina.

* * *

Tentu tidaklah mudah untuk membuat Cina berhenti melakukan pemalsuan. Mungkin Cina berpikir, selama rakyatnya sejahtera, memberi manfaat bagi perekonomian negara, apalagi ‘meniru’ itu adalah pekerjaan yang bikin pinter (dengan meniru kita jadi tahu dan belajar, kan?), maka gas teruuusss

Sekadar info, pemalsuan dan pembajakan di Cina mempekerjakan –baik langsung maupun tak langsung– sebanyak 3-5 juta orang. Perkiraan baru-baru ini menempatkan nilai pasar barang palsu atau tiruan lebih dari USD 25 miliar saban tahunnya.

* * *

Walau demikian, Cina melakukan pemalsuan itu tidak secara official membolehkan dengan misal mengumumkan, “Wahai rakyatku, tirulah dan palsukanlah barang-barang asing itu!”

Cina tahu cara main yang elegan dan cantik, yaitu dengan teknik bad boy and good boy: ada yang berperan sebagai anak saleh, ada yang berperan sebagai anak nakal. Yang saleh adalah pemerintah pusat; yang nakal adalah pemerintah daerah.

Jadi ceritanya, banyak barang palsu yang konon sebagian ditutupi dan dilindungi oleh pemerintah daerah.

Pasalnya, sejak dimulainya Reformasi dan Keterbukaan (gaige kaifang 改革开放) pada akhir 1978, pejabat pemerintah daerah di Cina bebannya makin berat. Mereka diangkat/diberhentikan berdasarkan penilaian yang kompleks. Faktor paling krusial dari evaluasi kinerja mereka itu adalah pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial di daerahnya.

Apalagi, setelah sistem perpajakan Cina direformasi pada 1994, pemerintah daerah (termasuk mereka yang berada di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten), bertanggung jawab atas kesehatan fiskal mereka sendiri.

Efeknya, pengambil keputusan politik di tingkat lokal kurang termotivasi untuk menindak atau menghukum industri barang palsu –terutama kalau produsen barang aslinya tidak berlokasi di daerah mereka.

Bahkan, kadang pemerintah daerah merasa pabrik pemalsuan di wilayahnya sering kali menjadi sumber pendapatan penting bagi perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi rakyatnya.

Akibatnya, meski pemerintah pusat tercatat giat memberantas barang KW, pemerintah daerah ‘terpaksa’ tetap menjadi payung atau perisai bagi perusahaan pemalsu itu demi mengamankan posisi politik mereka di daerah kekuasaannya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

Ketika Orde Baru Soeharto runtuh, indoktrinasi bahwa 'komunis itu jahat' tidak ikut runtuh

Kongkow

Kata pepatah Cina, "wu ji bi fan" (物极必反): apa-apa yang sudah mencapai puncak, pasti akan terbalik

Kongkow

Menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengajarkan dan menjaga tradisi

Esai

Pemerintah Cina sudah membuktikan bahwa berulangnya sejarah justru tetap berbentuk sebagai tragedi, tak ada leluconnya sama sekali