Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Mungkinkah Terjadi Perang di Selat Taiwan?

© mintpressnews.com

KENDATI ditentang Tiongkok, Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ogah mengurungkan niat lamanya melawat ke Taiwan (2/8). Tak pelak Tiongkok meradang. Relasi Tiongkok-Amerika yang sedari jauh-jauh hari panas dingin, makin naik tensinya. Hubungan Tiongkok daratan dan Taiwan yang dipisahkan Selat Formosa pun ikut menegang. Apalagi, Pelosi menghelat serangkaian pertemuan politis: dari petinggi parlemen Taiwan hingga Pemimpin Taiwan Tsai Ing-wen.

Bagi Tiongkok, jelas Pelosi melakukan pelanggaran berat terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Sebagaimana ditegaskan pernyataan Kemenlu Tiongkok (2/8), Amerika telah “serius melanggar prinsip ‘One China’ dan aturan yang ditetapkan dalam tiga komunike bersama Tiongkok-Amerika” di mana Amerika hanya mengakui Tiongkok (PRC) sebagai pemerintah yang sah dan relasinya dengan Taiwan cuma sebatas kebudayaan dan perekonomian, bukan pemerintahan.

Sebagai balasannya, Tiongkok segera mengumumkan digelarnya latihan militer besar-besaran dengan peluru sungguhan selama lima hari –yang dimulai sejak Kamis (4/8). Jika dilihat dari enam titik tempat latihan dimaksud, tampak jelas itu merupakan simulasi perang mengepung Taiwan dari arah barat, timur, selatan, dan utara.

Perang atau tidak?

Khalayak pun cemas: akankah pecah perang fisik di Selat Formosa? Jawabannya bergantung sedikitnya dua faktor. Pertama, apakah pemerintah Taiwan memproklamasikan kemerdekaannya. Jika iya, tak ada alasan lagi bagi pemerintah Tiongkok untuk tidak memerangi Taiwan, sebab itu adalah garis bahaya yang tak bisa dilampaui (third rail).

Kedua, seberapa yakin pemerintah Tiongkok memenangkan pertempuran. Bagi suatu rezim, apapun bentuknya, yang paling membahayakan keberlangsungan pemerintahannya selain revolusi, adalah perang –atau lebih tepatnya: efek kupu-kupu (butterfly effect) kalau kalah perang. Pemerintah Tiongkok tentu mengambil pelajaran dari Perang Falkland (1982) dan Perang Rusia-Jepang (1904–1905).

Di Perang Falkland, Argentina yang ujug-ujug mengerahkan pasukan tempur untuk memperebutkan Kepulauan Falkland (yang diakui sebagai kedaulatannya), justru kalah telak oleh Britania Raya. Kekalahan ini kemudian membawa efek domino berupa demonstrasi akbar menentang pemerintah –yang menyebabkan kejatuhan junta militer Jenderal Leopoldo Galtieri di Argentina.

Lebih setengah abad sebelumnya, di Perang Rusia-Jepang, Kekaisaran Rusia harus takluk dan terpaksa merelakan Port Arthur (yang awalnya dikuasainya), diambil alih oleh Jepang. Kekalahan ini menjadi penyulut utama kemarahan rakyat Rusia kepada pemerintahnya yang lantas mengobarkan Revolusi 1905.

Sepanjang Taiwan tidak menyatakan merdeka dan Tiongkok tidak bisa memastikan kemenangannya,  diprovokasi bagaimanapun oleh Amerika, Tiongkok sepertinya akan berpikir dua kali untuk mereunifikasi Taiwan dengan cara-cara militeristik.

© globaltimes.cn

Terlebih, selama ini Tiongkok memang lebih banyak memilih menempuh jalan damai untuk menyelesaikan beragam masalah regional dan internasional yang dihadapinya. Maklum, Tiongkok masih –dan akan terus– membutuhkan kondisi global yang stabil untuk menggerakkan mesin raksasa perekonomiannya.

Maka, ke depannya yang lebih mungkin terjadi ialah apa yang oleh Konselor Dewan Negara Tiongkok Shi Yinhong (2013) sebut sebagai “jingjihua” (ekonomisasi) terhadap politik luar negeri Tiongkok. Maksudnya, paling tidak sampai pertengahan abad ke-21 nanti, polugri Tiongkok tetap akan ditujukan untuk menciptakan kondisi global yang kondusif demi kelancaran pembangunan ekonomi mereka. Dengan kerangka pikir demikian, kecil probabilitas Tiongkok akan menuntaskan problem-problem internasionalnya menggunakan diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy) yang sudah barang tentu akan merusak stabilitas.  

Apalagi, dengan melihat Perang Rusia-Ukraina yang berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan Tiongkok mulai mempertanyakan: bisakah Taiwan ditundukkan dengan serangan kilat (blitzkrieg)? Jika tidak, dalam logika Partai Komunis Tiongkok (PKT), semakin lama perang berlangsung, semakin tidak stabil kondisi suatu negeri; semakin tidak stabil kondisi suatu negeri, semakin gonjang-ganjing ekonomi; semakin gonjang-ganjing ekonomi, semakin memberikan kesempatan bagi kelompok antipemerintah untuk mengompori revolusi. Sulit membayangkan PKT sebagi satu-satunya penguasa di Tiongkok, akan mebiarkan semua itu terjadi.

Sikap Indonesia

Perang Rusia-Ukraina telah terlalu menyiksa kita semua. Kita berharap, kapanpun, di Selat Formosa sana tidak pecah perang terbuka antara Tiongkok daratan dan Taiwan (yang disokong Amerika beserta sekutunya). Sebab, cepat atau lambat, Indonesia pasti akan terkena imbasnya –mengingat secara geopolitik dan geoekonomi, kedua entitas ini begitu dekat dengan Indonesia. Kita menolak “Rusiaisasi” Tiongkok dan “Ukrainaisasi” Taiwan oleh pihak manapun.

Karena itu, Indonesia patut menyayangkan provokasi yang dilakukan Pelosi dan siapapun yang melakukan langkah serupa di kemudian hari.

Kita tahu, sejak dulu sampai sekarang, stabil/tidaknya hubungan Tiongkok daratan dan Taiwan sangat dipengaruhi oleh Amerika. Kita bisa membuktikannya dari sikap Tiongkok daratan terhadap Taiwan yang merupakan reaksi dari bagaimana Amerika menempatkan Taiwan dalam politik luar negerinya. Atau lebih gamblangnya: mendukung/tidaknya Amerika terhadap Taiwan merdeka.

Masalahnya, yang ditunjukkan Amerika saat ini: di satu sisi menyatakan memegang teguh “one China policy”, di sisi lain terlihat begitu ngebet Taiwan memisahkan diri. Sementara di belahan bumi lain, Amerika malah mengecam keras Rusia yang mengakui Luhantsk dan Donetsk yang pilih pisah dari Ukraina.

Kelihatannya, ada semacam kontradiksi (kalau bukan inkonsistensi) dari apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan oleh Amerika –yang selalu mendaku diri sebagai negara yang mengedepankan “rules-based international order” (tatanan internasional berbasis aturan). Padahal, yang dihadapi Amerika kini adalah Tiongkok yang dengan lantang bilang, “Zhongguo bu re shi, dan ye bu pa shi” (Tiongkok tidak mencari gara-gara, tapi tidak takut kepada yang mencari gara-gara).


Esai ini terbit pertama kali di halaman 1 dan bersambung ke halaman 11 Harian Jawa Pos edisi 8 Agustus 2022.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Juga Harus Anda Baca

Esai

KETUA DPR Amerika Nancy Pelosi ngotot melawat ke Taiwan (2/8). Tindakannya membuat Republik Rakyat China (RRC) geram sekaligus memicu eskalasi ketegangan RRC-Amerika dan hubungan...

Esai

OLIMPIADE MUSIM DINGIN di Beijing yang akan digelar pada 4 Februari 2022, diboikot Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, dan Kanada. Alasan pemboikotannya adalah karena...

Esai

TAK ADA yang mengira China bakal sedigdaya saat ini. Ketika pada awal tahun 80-an kebijakan Reformasi dan Keterbukaan diberlakukan, yang dipikirkan pemimpin China kala...

Esai

DELEGASI tingkat tinggi Taliban yang dipimpin Kepala Kebijakan Politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar berkunjung ke China dan, pada Rabu (28/7) kemarin, menghelat pertemuan...