Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Tiongkok, Indonesia, dan Jebakan Negara Kaya

© Rebecca Zisser / Axios

DI ANTARA banyak hal yang layak dipelajari dari pemerintah komunis Tiongkok adalah sikap tidak latahnya. Mereka memang mau mempelajari apa saja dan dari mana saja. Walakin, yang akan mereka serap cuma unsur-unsur positif yang dipandang berguna bagi kemajuan bangsanya. Selain itu, yang negatif, akan mereka buang atau preteli untuk kemudian dimodifikasi sebelum coba dipakai. Intinya, seperti ditulis az-Zarnūjī dalam kitab masyhur Ta‘līm al-Muta‘allim, ”Khuż mā ṣafā, wada‘ mā kadar.” Ambil yang jernih, buang yang keruh.

Contohnya terkait sistem ekonomi. Pemerintah komunis Tiongkok menyerap unsur-unsur positif kapitalisme, tapi melempar jauh-jauh liberalisme. Lalu, diciptakanlah apa yang mereka namai sebagai ”sosialisme berkarakteristik Tiongkok”. Sekalipun, boleh-boleh saja kalau kita mau melabelinya sebagai ”kapitalisme KW”. Sebab, sistem ekonomi yang diterapkan Tiongkok sejak awal tahun ’80-an ini, disebut sosialisme bukan, disebut kapitalisme pun bukan. Tetapi, unsur-unsur positif keduanya sama-sama teroplos dengan baik di dalamnya. Yin dan yang teracik dengan seimbang.

Sikap tidak latah pemerintah komunis Tiongkok itulah yang, menurut saya, menjadi salah satu penyebab penting kenapa Tiongkok bisa semaju sekarang.

Supaya Tetap Miskin

Negara-negara Barat yang kaya lebih awal, acap menjajakan –sering pula dengan paksaan– resep kekayaannya kepada negara berkembang. Katanya, untuk bisa menjadi kaya seperti mereka, harus menerapkan ”kebijakan yang baik” (good policies) dan ”institusi yang baik” (good institutions) secara cepat dan menyeluruh.

Yang dimaksud ”kebijakan yang baik” itu, terkristal dalam apa yang dikenal dengan sebutan Konsensus Washington, yakni liberalisasi ekonomi. Sedangkan yang dikategorikan ”institusi yang baik”, ialah institusi yang lumrah ditemui di negara kaya, utamanya di Amerika, yaitu demokrasi.

Padahal, Ha-joon Chang mengungkap fakta sebaliknya: negara-negara Barat yang mempropagandakan liberalisasi ekonomi dan demokrasi itu sejatinya tidak pernah menjalankannya saat mereka masih melarat, dulu. Justru, yang dilakukan mereka kala itu adalah menjalankan apa yang sekarang mereka tantang habis-habisan: proteksionisme dan ’demokratisasi bertahap’.

Dalam mahakaryanya, Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective (2002) yang belakangan diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin sebagai Fuguo Xianjing (Jebakan Negara Kaya), Chang menelusuri perjalanan negara-negara kaya semacam Inggris dan Amerika sejak masih miskin hingga menjadi sekaya saat ini. Guru besar pada University of Cambridge itu memulai penelusurannya dengan pertanyaan, ”How did the rich countries really become rich?” Bagaimana sebenarnya negara-negara kaya menjadi kaya?

Chang menemukan, tatkala masih miskin, negara-negara kaya itu ternyata juga menjalankan kebijakan proteksionisme, khususnya terkait industri, perdagangan, dan teknologi (ITT). Melalui insentif pajak, mereka melindungi industri-industri dalam negeri yang rentan (infant industry) terhadap gempuran kompetitor dari luar negeri. Konkretnya, industri nasional berorientasi ekspor mereka pajaki rendah, sedangkan barang impor dari negara lain mereka kenai bea masuk tinggi.

Tidak hanya itu, ketika berada pada fase pembangunan yang sama dengan negara berkembang saat ini, institusi mereka juga belum bisa dibilang sepenuhnya demokratis. Di Amerika, misalnya, tidak semua warga negaranya langsung mempunyai hak pilih begitu pemilu dijalankan. Perempuan dan warga kulit hitam butuh waktu yang amat panjang untuk bisa mempunyai hak pilih yang sama dengan warga kulit putih.

Dari situ Chang menyimpulkan, ”tangga” yang dipakai negara-negara Barat untuk mencapai kekayaannya bukanlah demokrasi ataupun liberalisasi ekonomi (laissez-faire), melainkan proteksionisme berupa intervensi negara (state interventionism) terhadap industri-industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan, kalaupun demokrasi tetap mau dianggap berperan, itu bukan ’demokrasi dadakan’, tapi ’demokrasi gradual’ yang diterapkan seiring menguatnya pondasi ekonomi dan pendidikan masyarakatnya.

Karena itu, dengan memaksa negara lain melakukan liberalisasi ekonomi dan politik, Chang mencurigai negara Barat sengaja ”menendang tangga yang dulunya pernah mereka naiki” agar negara lain tidak bisa memakainya untuk ikutan menjadi kaya seperti mereka.

Pelajaran dari Tiongkok

Tak heran bila beberapa tahun terakhir mulai banyak orang Tiongkok yang merenungkan: apakah Tiongkok akan semaju sekarang seandainya unjuk rasa akbar menuntut demokrasi di Lapangan Tiananmen pada 1989 itu sukses?

Menariknya, sebagaimana pada pertengahan 2014 silam diakui Wang Juntao, aktivis yang dituding pemerintah Tiongkok sebagai aktor intelektual di balik demo Tiananmen tersebut, bahkan yang kala itu ikut demonstrasi pun kini tak sedikit yang berubah pikiran: memandang negatif dan pelan-pelan melupakan gerakan mahasiswa itu, lalu beralih mendukung kebijakan mengedepankan penggalakan pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah Tiongkok.

Saya jadi teringat ketika dulu mengambil mata kuliah Politik Tiongkok Kontemporer. Waktu itu saya kebagian presentasi mengenai perbandingan sistem politik Tiongkok dengan negara lain. Kebetulan waktu itu tahun 2014, Indonesia sedang panas-panasnya menghelat pemilihan presiden –yang kelak menjadikan masyarakat Indonesia terpolarisasi berkepanjangan. Dengan bangga saya katakan kepada para mahasiswa pascasarjana di kelas, ”Lihatlah Indonesia, kami menerapkan demokrasi, bisa memilih langsung presiden kami sendiri. Kalian, kan, tidak bisa.”

Bukannya terkagum-kagum, seorang mahasiswa menjawab dan jawabannya ini sepertinya baru akan bisa saya lupakan kalau Indonesia sudah semaju Tiongkok: ”Buat apa kalian punya demokrasi tapi kalian tidak sesejahtera kami?”

Jawaban menyengat mahasiswa Tiongkok itu barangkali bisa dimaklumi. Pasalnya, GDP per kapita Tiongkok pada 1980 (ketika kebijakan Reformasi dan Keterbukaan baru diejawantahkan Deng Xiaoping) hanya sekitar USD 195, sedangkan Indonesia jauh lebih tinggi: USD 492. Namun, pada 2020 kemarin, tatkala GDP per kapita Tiongkok telah mencapai USD 10.500, GDP per kapita Indonesia masih di angka USD 3.870. Berarti, selama 40 tahun, GDP per kapita Tiongkok naik 53 kali lipat, sementara GDP per kapita Indonesia cuma 8 kali lipat.

Jika mengikuti tesis Chang, pesatnya kemajuan Tiongkok itu diraih selain karena tidak mau tunduk pada apa yang didiktekan negara Barat untuk meliberalisasi politik dan ekonominya; juga karena kepercayaan diri serta kemauan untuk mengambil pelajaran dari pihak manapun yang kemudian disesuaikan dengan falsafah bangsa dan kondisi riil negaranya. Sedangkan lambatnya perkembangan Indonesia, boleh jadi karena sejak 1967, kata Kwik Kian Gie dalam penutup opininya di harian Kompas (20/10/2021), pemerintah kita ”secara sistematis dan konsisten terus … menjalankan kebijakan ekonomi sangat liberal” yang ”tak ada miripnya dengan Pancasila dan UUD 1945” sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara kita.

Kalau benar begitu, jangan-jangan Indonesia telah terjerat ”jebakan negara kaya”?


Esai ini terbit pertama kali di rubrik Opini Harian DI’s Way edisi 3 Januari 2022, halaman 10-11.

2 Comments

2 Comments

  1. Avatar

    Agus Wibowo

    5 Januari 2022 at 8:31 am

    Betul sekali, betapa jahatnya negara kaya yang menghalangi negara berkembang untuk maju.

  2. Avatar

    Jupiter尤

    3 Februari 2022 at 9:34 am

    Maunya kelompok Negara Barat jalas dan simple, yaitu semua negara harus ikutin peraturan yang mereka buat, dan inti peraturan itu adalah utamakan kewibawahan mereka dan kepentiangan mereka di dunia,siapa yang tidak nurutin tidak tanggung-tangung akan distemple biadat dan tidak demokrasi, patut dimusnahkan rezimnya dengan cara apapun.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Juga Harus Anda Baca

Esai

TAK ADA yang mengira China bakal sedigdaya saat ini. Ketika pada awal tahun 80-an kebijakan Reformasi dan Keterbukaan diberlakukan, yang dipikirkan pemimpin China kala...

Esai

UNTUK membendung hasrat rakyat menuntut demokrasi dan perubahan, Partai Komunis China (PKC) membalasnya dengan Pembantaian Tiananmen. Rezim Ceausescu di Rumania menjawab tantangan massa dengan...

Esai

SAYA diundang menjadi salah satu pembicara dalam acara peringatan seabad Partai Komunis China (PKC) yang dihelat Konsulat Jenderal China di Surabaya pada 30 Juni...

Esai

BARANGKALI Anda sempat kepikiran untuk pindah negara, atau sesederhana ingin memiliki kehidupan yang lebih pasti ke depannya, pascapandemi ini? China mungkin bisa jadi salah...