Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Tantangan Keindonesiaan Kita: Menjadi Rumah bagi Tionghoa

© kumparan.com

DI TENGAH arus sejarah keindonesiaan kita, Tionghoa menjadi ’imajinasi’ dan sekaligus ’cermin’ yang dipengaruhi oleh pasang surut situasi politik. Komunitas Tionghoa sebagai ’imajinasi’ karena citra tentang ketionghoaan itu tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh realitas keseharian, namun sering dihantam oleh gelombang besar politisasi dan komodifikasi etnis. Ruang publik disesaki oleh citra-citra komunitas Tionghoa dari arus sejarah politik kita, dari zaman kolonial hingga masa Orde Baru, bahkan hingga kini—dua dekade setelah pintu reformasi terbuka.

Imajinasi itu terbentuk dari cara pandang rezim penguasa mendefinisikan dirinya, sekaligus bagaimana para pemimpin politik mendefinisikan orang-orang Tionghoa sebagai bagian lain dari keindonesiaan kita. Seolah-olah, Tionghoa merupakan sesuatu yang asing, jauh dari jangkauan, dan bukan bagian dari tubuh keindonesiaan sendiri. Padahal, nyatanya bukan demikian. Orang-orang Tionghoa dan sekaligus juga kebudayaannya, telah sublim dalam tradisi Nusantara —berkembang dari arsitektur hingga kuliner— yang memengaruhi kebudayaan kita.

Namun, rezim penguasa punya cara sendiri untuk mendefinisikan Tionghoa. Kita bisa melacak jejak dari era VOC hingga pra kemerdekaan, bagaimana orang-orang Tionghoa terbantai dan terusir. Narasi yang menggambarkan Tionghoa sangat getir, dan dipenuhi prasangka buruk sekaligus citra negatif sebagai orang lain dari populasi penduduk dan interaksi di ruang publik.

Kita bisa melacak jejak pembantaian orang-orang Tionghoa dari Batavia, pada 1740 (Herlambang, 2005; Aziz, 2018; Sylado, 2005; Hoetink, 2007). Tragedi Batavia ini merupakan pembantaian sadis dan kejam yang dilakukan oleh rezim VOC di bumi Nusantara. Peristiwa ini menelan korban sekitar 10 ribu jiwa, yang menjadi kenangan getir bagi orang Tionghoa di negeri ini, hingga kini, hingga saat ini.

Kemudian, nasib buruk Tionghoa berlanjut pada masa era Perang Jawa, di mana Dipanegara menjadi simbol perjuangan melawan Belanda. Dari teks-teks yang lahir pada masa itu, orang-orang Tionghoa dianggap sebagai ’warga asing’ yang harus dijauhi karena menimbulkan ’apes’, atau kesulitan-kesulitan yang menimbulkan kekalahan dalam peperangan.

Lagi-lagi, Tionghoa menjadi korban, terpinggirkan dari narasi publik dan ingatan kekuasaan.

Pahlawan Tionghoa, Menguatkan Keindonesiaan Kita

Pada masa perjuangan kemerdekaan, ada arus baru dari orang-orang Tionghoa untuk menguatkan nasionalisme keindonesiaan. Memang, pada waktu itu ada orang-orang Tionghoa yang berkiblat pada Tiongkok dalam relasi politik dan kewargaan: mereka ingin tetap menjadi bagian dari warga Tiongkok meski hidup di tanah Indonesia.

Akan tetapi, sebagian besar orang-orang Tionghoa kala itu, berjuang untuk membantu terwujudnya Indonesia merdeka. Mereka berjuang dengan pena, menghadirkan teks-teks dan media yang bisa dibaca publik luas. Koran Tionghoa Sin Po menyuarakan Indonesia merdeka yang menumbuhkan semangat untuk mengusung kemerdekaan. Sin Po beredar sejak 1910 dan berakhir pada 1965.

Di sisi lain, orang-orang Tionghoa juga ikut berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan kita. John Lie (Jahja Daniel Darma) merupakan laksamana muda TNI Angkatan Laut yang berjuang pada masa kemerdekaan, hingga dianugerahi pahlawan nasional pada 2009 (Setyautama, 2008; Nursam, 2008; Zein, 2000; Adam, 2019). Selain itu, ada juga pejuang-pejuang Tionghoa lainnya: Lie Eng Hok, Sho Bun Seng, Ferry Sie King Lien, dan Tjia Giok Thwam, serta beberapa nama lain yang tercatat dalam sejarah.

Orang-orang Tionghoa juga membuktikan diri bahwa mereka juga merupakan pejuang yang berpengaruh membentuk keindonesiaan kita. Meski narasi Tionghoa tenggelam dan tercitrakan sebagai ’orang asing’ atau ’liyan’, namun kini seiring dengan terbukanya informasi, narasi tentang orang-orang Tionghoa dalam sejarah keindonesiaan kita menjadi lebih berimbang.

Sejak masa reformasi, catatan-catatan tentang perjuangan orang Tionghoa kembali terbuka. Presiden Gus Dur membuka pintu untuk mengakui orang Tionghoa, dalam konteks budaya dan spiritualitasnya. Orde Baru mengekang orang-orang Tionghoa dengan Inpres Nomor 14 tahun 1967. Kemudian, Gus Dur mencabut Inpres ini, dengan terbitnya Keppres Nomor 6 tahun 2000 pada tanggal 17 Januari 2000 (Aziz, 2021). Dengan munculnya Keppres ini, orang-orang Tionghoa ini akhirnya bisa merayakan Imlek dan perayaan kebudayaan secara terbuka.

Gelombang Populisme: Tantangan Kohesi Sosial

Kini, dua dekade setelah reformasi, tantangan lain menghadang di depan mata. Arus baru populisme politik menjadikan orang-orang Tionghoa sebagai sasaran tembak untuk memainkan sentimen publik, terutama dalam kepentingan elektoral. Fenomena Pilgub DKI Jakarta membuktikan hal ini, betapa komodifikasi isu-isu etnis masih menjadi alat politik untuk melambungkan sentimen publik, untuk menggerakkan isu-isu dalam proses mendulang suara.

Karena itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi renungan.

Pertama, betapa isu-isu etnis dan agama masih menjadi komoditas politik. Isu-isu tentang Tionghoa, Arab, serta Ahmadiyah-Syiah masih menjadi ’bara’ dalam kontestasi politik Indonesia. Pada beberapa kasus, membakar isu etnis berpengaruh dalam peta persaingan perebutan suara. Inilah alasan mengapa hal-hal terkait etnis ini menjadi krusial serta harus dijaga agar tidak lagi menjadi komoditas politik.

Kedua, pentingnya meningkatkan kohesi sosial di antara warga –pesantren bisa menjadi penggeraknya. Relasi sosial antar warga ini sangat penting, agar konflik dan potensi kekerasan di masa mendatang tidak terulang lagi. Silaturahmi kebangsaan di level elite dan publik secara luas menjadi sangat penting. Misalnya, bagaimana agar orang-orang Tionghoa juga bisa berkomunikasi secara luas dengan warga di sekitarnya.

Kondisi yang terjadi di Lasem, Jawa Tengah, menjadi contoh nyata. Betapa orang-orang Tionghoa berinteraksi dan bersilaturahmi secara rutin dengan orang-orang pesantren. Sementara, komunitas pesantren dan warga muslim juga menerima secara terbuka orang-orang Tionghoa di komunitasnya. Di Lasem, kita bisa melihat ’santri Tionghoa’ yang mengaji secara rutin di pesantren-pesantren di kawasan kota ini.

Ketiga, social engineering untuk penguatan keindonesiaan. Perubahan sosial membutuhkan ’rekayasa sosial’ atau perencanaan untuk mentransformasi. Social engineering ini dibutuhkan dalam merekatkan kembali orang-orang Tionghoa dengan publik secara luas. Bahwa, orang-orang Tionghoa juga bukan orang asing, mereka bukanlah liyan.

Orang-orang Tionghoa sejatinya menjadi bagian dari kita, bagian integral dari tubuh keindonesiaan kita.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending

Juga Harus Anda Baca

Pepatah

KETUA Umum Perhimpunan Fujian Indonesia Didi Dawis yakin, “病从口入,祸从口出” (bìng cóng kǒu rù, huò cóng kǒu chū): penyakit berasal dari apa yang masuk ke...

Pepatah

BASUKI Tjahaja Purnama alias 钟万学 (Zhong Wanxue) atau dikenal dengan Ahok masih ingat betul apa yang dipesankan ayahnya. ”Nama baik lebih berharga daripada kekayaan...

Kongkow

PANGGIL saja om dan tante. Lebih praktis.” Kata-kata seperti itu sudah seringkali saya dengar. Di zaman yang modern ini semuanya memang jadi serba menyesuaikan,...

Kongkow

TAK BANYAK orang tahu kisah penulis buku bertajuk ”Only A Girl” ini. Dan orang pasti tak menyangka kalau penulis yang sudah menetap di San...