Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Mengakrabkan Masyarakat Indonesia dan Tiongkok

© The Jakarta Post

SULIT untuk tidak mengakui relasi tingkat tinggi Indonesia-Tiongkok terus meningkat setelah normalisasi 20 tahun lebih bekunya hubungan kedua negara ini pada paruh kedua tahun 1990 silam. Hipotesis demikian, paling tidak, didukung oleh dua premis. Pertama, intensnya interaksi petinggi kedua negara, baik berupa aktivitas saling kunjung ke negara masing-masing, maupun berupa pertemuan bilateral di sela-sela forum internasional.

Kecuali B. J. Habibie, yang lantaran masa kepresidenannya teramat singkat, tak ada presiden Indonesia yang tidak mengunjungi Tiongkok. Gus Dur dan Jokowi bahkan menjadikan Tiongkok sebagai negara yang dikunjungi paling awal selepas menjabat sebagai orang nomor satu negeri ini.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang tidak menjadikan Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjunginya. Tapi, kita tahu, hingga kini SBY masih menjadi satu-satunya presiden Indonesia yang tercatat dua kali menaikkan status hubungan Indonesia-Tiongkok sehingga bisa seerat sekarang.

Kita ingat, SBY pada 2005 menaikkan status hubungan Indonesia-Tiongkok menjadi mitra strategis. Lalu, pada 2013, menaikkannya lagi menjadi mitra strategis komprehensif. Dengan status baru ini, seperti dielukan Presiden Tiongkok Xi Jinping, hubungan Indonesia-Tiongkok telah “shang tian, ru hai” (naik ke langit, turun ke laut). Dalam artian, hampir tak ada sektor di langit, di bumi, dan di laut Indonesia yang tidak bisa dikerjasamakan dengan Tiongkok.

Kedua, terus meningkatnya hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok. Ini dibuktikan oleh, di antaranya, volume perdagangan Indonesia-Tiongkok yang pada warsa awal normalisasi hubungan kedua negara hanya sekitar USD 1,48 miliar, meroket menjadi lebih dari USD 48 miliar pada kuartal pertama 2021. Kendati, mesti diakui, berbarengan dengan pelonjakan volume ekspor-impor Indonesia-Tiongkok yang membuat Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia itu, Indonesia tiap tahunnya mengalami defisit belasan miliar USD sejak 2008. Penyebabnya, salah satunya, eksportasi Indonesia ke Tiongkok adalah barang mentah yang minim nilai tambah sedangkan importasi Indonesia dari Tiongkok adalah barang jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah tinggi.

Halaman 6 harian Media Indonesia edisi 25 September 2021

Selain perniagaan, investasi Tiongkok ke Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Terlebih sejak era Jokowi; Tiongkok yang pada era presiden-presiden sebelumnya tidak pernah menempati tiga besar negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia, seketika melejit ke posisi kedua –bahkan kesatu jika investasi dari Hong Kong (sebagai wilayah Tiongkok jajahan Inggris yang sudah dikembalikan lagi kepada Tiongkok sejak pertengahan 1997) juga dikelompokkan sebagai investasi Tiongkok.

Peningkatan juga terjadi pada sektor pariwisata. Sejak dideklarasikannya kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok pada 2005, wisatawan asal Tiongkok yang melancong ke Indonesia naik sebesar 25,82% tiap tahunnya. Turis Tiongkok yang pada 2005 hanya ratusan ribu, kini melonjak menjadi jutaan yang berdarmawisata ke Indonesia. Tidak hanya jumlahnya, proporsi wisman Tiongkok terhadap total kunjungan wisman yang ke Indonesia pun meningkat: dari yang hanya 0,32% pada tahun 2000, menjadi 12,21% pada 2015 lalu. Posisi Tiongkok, dengan begitu, naik dari nomor 25 ke nomor 3 negara penyumbang wisman terbesar ke Indonesia.

Kuat di Atas, Rapuh di Bawah

Walakin, kuatnya hubungan tingkat tinggi tersebut tampaknya tidak dibarengi dengan dukungan yang sama kuatnya di tingkat bawah, di level akar rumput. Ini bisa disaksikan dari masih kentalnya rasa saling tidak percaya yang ditunjukkan dengan bagaimana kedua negara dipersepsikan oleh masyarakat masing-masing.

Indonesia masih dianggap sebagai negara yang anti-China –baik China sebagai negara maupun China sebagai bangsa– oleh banyak masyarakat Tiongkok. Ada beberapa faktor kenapa Indonesia dipandang seperti itu, salah satunya “sejarah yang berkesinambungan”. Saya sebut demikian karena pada tiap masa, saya melihat selalu ada momen anti-China-nya. Zaman kolonial ada Geger Pecinan 1970. Orde Lama ada PP 10 tahun 1959. Memasuki Orde Baru ada G 30 S 1965 dan serentetan peristiwa sesudahnya. Kemudian ada Kerusuhan 1998 menjelang Reformasi. Dan berlanjut ke zaman kiwari, ada unjuk rasa akbar berjilid-jilid menolak pemimpin Tionghoa. Ini belum berbicara penolakan terhadap TKA dan investasi Tiongkok.

Menariknya, anti-China ini umumnya ditunjukkan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu, yang sekalipun jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi sangat aktif terlibat dalam perpolitikan Indonesia kontemporer dengan kekuatan memobilisasi massa secara terstruktur, sistemis, dan masif.

Sebaliknya, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, Tiongkok masih dianggap sebagai negara yang antiagama –Islam, khususnya. Di samping faktor politis musiman, setidaknya ada tiga faktor lain yang menjadi kausanya.

Pertama, faktor historis. Tiongkok, kendati sudah banyak penelitian mutakhir yang menyangkal keterlibatannya, kerap tetap dianggap sebagai negara yang mendalangi G 30 S 1965. Terlebih, rezim yang berkuasa setelah kudeta merangkak itu, memperoleh legitimasi dengan menjalankan kebijakan antikomunis di dalam dan di luar negeri. Di waktu yang sama, Tiongkok sedang berada dalam vase pembersihan beruntun terhadap mereka yang dicap antek kapitalis guna menanamkan paham komunisme. Mulai dari Gerakan Seratus Bunga Bermekaran, Seratus Aliran Bersaing (baihua qifang, bai jia zhengming) pada 1956, lantas Gerakan Anti-Kanan (fan you yundong) pada 1957, berlanjut dengan Lompatan Jauh ke Depan (da yuejin) pada 1958 hingga 1961, lalu Gerakan Empat Bersih (si qing yundong) pada 1963, kemudian mengeskalasi menjadi Revolusi Budaya pada 1966 hingga 1976. Bergolaknya situasi politik kedua negara pada waktu yang bersamaan itu, menjadikan kedua negara makin terlihat berseberangan secara ideologis.

Kedua, faktor ideologis. Indonesia adalah negara berideologi Pancasila dengan “Ketuhanan yang mahaesa” berada di sila pertamanya. Sementara Tiongkok, sekalipun sejak menerapkan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan cenderung menganut ideologi hibrid oplosan paham kapitalisme dengan komunisme, alih-alih komunisme utopis nan kaku ala Mao Zedong, masih dianggap sebagai negara yang anti-agama lantaran komunisme yang bersumber dari ajaran Karl Marx, kabarnya, menyatakan “Die Religion … ist das Opium des Volkes” (agama … adalah candu masyarakat). Dengan begitu, ideologi Indonesia dan Tiongkok kerap dipandang berada dalam hubungan diametral –terlebih oleh muslim yang notabene penduduk mayoritas Indonesia.

Ketiga, faktor yang hendak saya sebut sebagai “stagnasi pengetahuan”. Yakni, mendeknya pengetahuan tak sedikit masyarakat Indonesia terhadap kondisi Tiongkok kontemporer yang telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan Tiongkok yang puluhan tahun dipropagandakan oleh suatu rezim, umpamanya.

Terkhusus keagamaan, benar bahwa selama 10 tahun Revolusi Budaya (1966-1976) telah terjadi persekusi massal dan aksi vandalisme membabi buta terhadap para penganut agama dan rumah-rumah ibadah di Tiongkok tanpa terkecuali.

Lema “tanpa terkecuali” sengaja digunakan di sini sebab tak ada satupun agama dan kepercayaan yang bebas dari usikan dan perusakan yang dilakukan oleh Pengawal Merah (hong weibing) yang taklid buta terhadap Pemikiran Mao Zedong sebagai kebenaran tunggal. Jangankan agama dari negeri asing seperti Islam, ajaran yang bersumber dari pemikiran filsuf negeri sendiri seperti Konfusianisme pun tak luput menjadi sasaran amuk Pengawal Merah. Bahkan, anggota Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang dicap tidak mengamalkan ajaran komunisme yang sejalan dengan Mao, juga digilas tanpa ampun. Deng Xiaoping adalah salah satu korbannya.

Namun begitu, sejak Mao Zedong wafat pada 1976, PKT segera mengubah haluannya dari yang menjadikan “politik sebagai panglima” ke “kemajuan adalah kebenaran hakiki” (fazhan shi ying daoli). Maka tamatlah sudah Revolusi Budaya. Sejak itu, lahir Tiongkok baru yang mengarusutamakan pembangunan ekonomi dengan Deng Xiaoping sebagai arsitek utama kebijakan yang kelak sohor dengan sebutan Reformasi dan Keterbukaan ini.

Pada 31 Maret 1982, Komite Sentral PKT mengeluarkan dokumen yang masyhur disebut sebagai “Dokumen Nomor 19” (shijiu hao wenjian). Dokumen ini adalah dokumen resmi PKT yang paling sistematis dan komprehensif dalam mengelaborasi pandangan PKT terhadap agama. Sampai saat ini pun, di samping konstitusi, dokumen ini tetap menjadi rujukan pengambilan kebijakan PKT terkait keagamaan.

Dalam dokumen itu, PKT menggelar tobat nasuhah: mengakui kesalahan-kesalahan keagamaan yang telah diperbuat mereka pada masa lalu, khususnya semasa Revolusi Budaya, dan berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. PKT berjanji akan menjamin kebebasan beragama rakyatnya –senyampang tidak menyalahi aturan yang ada.

Saling Pengertian

Pendek kata, eratnya hubungan tingkat tinggi Indonesia-Tiongkok yang tidak berbanding lurus dengan keakraban rakyatnya ini, disebabkan oleh kurang saling pahamnya kedua belah pihak terhadap kondisi riil masing-masing. Terkhusus Indonesia, kita masih terbiasa menggunakan kacamata buatan Perang Dingin untuk melihat Tiongkok yang sudah banyak berubah sejak era Deng Xiaoping. Akibatnya, apapun yang berbau Tiongkok, selalu dipandang dengan tatapan mata curiga dan waspada.

Sepanjang cara pandang kita istikamah demikian, seberapa intimpun hubungan tingkat tinggi Indonesia-Tiongkok, tetap tak ada jaminan hubungan ini akan bertahan lama. Hubungan Indonesia-Tiongkok zaman Soekarno telah membuktikannya. Poros Jakarta-Peking yang digagas Soekarno, ambyar dalam waktu semalam oleh rezim anyar yang lihai mengapitalisasi dan melanggengkan sentimen anti-Tiongkok di tengah masyarakat kita yang agamis.

Untuk meminimalisir kemungkinan terulangnya sejarah kelam itu, ke depan, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Tiongkok perlu memikirkan cara bagaimana meningkatkan kesalingpahaman masyarakat kedua negara. Apa yang oleh Douglas Johnston (2003) sebut sebagai “faith-based diplomacy” (diplomasi agama), barangkali layak digencarkan. Misalnya dengan mengadakan pertukaran pemuka agama untuk belajar dan/atau mengajar di lembaga pendidikan masing-masing. Tak kalah menarik juga bila kelak pemerintah Tiongkok menunjuk duta besar atau diplomat senior beretnis Uighur atau Hui untuk ditugaskan di Indonesia.


Catatan Redaksi: Esai ini terbit pertama kali di rubrik Opini harian Media Indonesia edisi 25 September 2021, halaman 6.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Juga Harus Anda Baca

Esai

OLIMPIADE MUSIM DINGIN di Beijing yang akan digelar pada 4 Februari 2022, diboikot Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, dan Kanada. Alasan pemboikotannya adalah karena...

Esai

TAK ADA yang mengira China bakal sedigdaya saat ini. Ketika pada awal tahun 80-an kebijakan Reformasi dan Keterbukaan diberlakukan, yang dipikirkan pemimpin China kala...

Esai

DALAM hubungan internasional, pemerintah komunis Tiongkok sudi berkawan dengan siapa saja. Tak mau ambil pusing ideologi atau sistem apa yang dijalankan mitranya, asal menguntungkan...

Esai

DELEGASI tingkat tinggi Taliban yang dipimpin Kepala Kebijakan Politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar berkunjung ke China dan, pada Rabu (28/7) kemarin, menghelat pertemuan...