Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Seabad Perubahan China

© ft.com

SAYA diundang menjadi salah satu pembicara dalam acara peringatan seabad Partai Komunis China (PKC) yang dihelat Konsulat Jenderal China di Surabaya pada 30 Juni kemarin. Dalam forum itu, seorang tokoh Tionghoa yang kerap berkunjung ke China sejak awal-awal China menjalankan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan, menceritakan bagaimana miskin dan terbelakangnya ”China masa lalu”.

Memang, sebelum mengejawantahkan Reformasi dan Keterbukaan pada permulaan tahun 80-an, China masih tergolong salah satu negara paling melarat di dunia. Dalam banyak tulisannya, mantan Wakil Presiden Bank Dunia Justin Yifu Lin 林毅夫 acap membandingkan pendapatan per kapita penduduk negara-negara Afrika di selatan Gurun Sahara dengan pendapatan per kapita penduduk China saat itu.

Dalam artikelnya yang diterbitkan Beijing Daily (13/8/2018), misalnya, Lin mengungkap, pada 1978 pendapatan per kapita rata-rata warga Afrika adalah sebesar USD 490; sedangkan pendapatan per kapita warga China pada tahun yang sama cuma USD 156. Kala itu, 84 persen rakyat China hidup di bawah standar garis kemiskinan internasional –dengan penghasilan 1,25 USD saban harinya.

Namun, tanpa dinyana, China berubah sekejap mata: dari negara miskin ke negara kaya. Pendapatan per kapita rakyat China kini sudah di atas USD 10 ribu. Sudah tidak ada lagi penduduk China yang bingung besok mau makan apa, karena pada 2020 semua penduduk China sudah terentas dari kemiskinan absolut. Barangkali tidak berlebihan bila Sugeng Rajardjo, mantan Dubes Indonesia untuk China, dalam bukunya, Unboxing Tiongkok (2021, hlm. 87), mengatakan, ”300 tahun kemajuan dunia Barat disusul oleh Tiongkok hanya dalam masa pembangunan 30 tahun.”

Itu perubahan yang terkait ekonomi dan kita semua sudah tahu itu –sebab sudah kelewat sering kita mendengarnya. Yang masih lumayan banyak yang tidak kita ketahui (untuk tidak mengatakan: tidak mau kita ketahui), adalah perubahan-perubahan yang berkenaan dengan politik dan agama di China. Runyamnya, dua hal ini, terutama ketika tahun politik tiba, acap dikapitalisasi sebagai komoditas politik yang, karenanya, berpotensi mengekalkan sentimen anti-China di negara kita yang sudah teramat kental ini.

Karena itu, saat memenuhi undangan Konjen China di Surabaya tersebut, saya memaparkan tiga perubahan mendasar mengenai politik dan agama di ”China masa kini”. Harapannya, dengan bertambahnya pengetahuan kita terhadap kondisi riil masing-masing, akan menambah pula kesalingpahaman kita sebagai pondasi untuk semakin mempererat hubungan Indonesia-China ke depannya.

Pertama, China sudah tidak lagi terlalu banyak membicarakan ideologi. ”Politik sebagai panglima” seperti digaungkan selama 27 tahun era Mao Zedong, perlahan ditinggalkan. Penyebabnya, para pemimpin China pasca-Mao menyadari ternyata, sebagaimana ditegaskan Deng Xiaoping, ”Pembangunanlah yang merupakan kebenaran hakiki” (fazhan cai shi ying daoli 发展才是硬道理). Dalam artian, yang akan membikin maju suatu negara dan membuat kenyang perut rakyatnya rupanya bukan tiap hari membicarakan politik, tetapi menggalakkan pembangunan ekonomi.

Dalam ranah praksis, saya jadi teringat ketika dulu mengambil mata kuliah Politik China Kontemporer di kelas pascasarjana salah satu kampus ternama di China yang diajar oleh guru besar ilmu politik lulusan Amerika. Sebelum memulai kelasnya, sang profesor bertanya kepada mahasiswa yang seluruhnya adalah warga negara China kecuali saya, ”Adakah di antara kalian yang pernah membaca Manifesto Komunis?” Semua mahasiswa cekikikan menyatakan tidak pernah.

Bisa dibayangkan, kitab suci komunisme sudah perlahan tidak dibuka-buka lagi oleh pemuda terpelajar China. Padahal, dulu, ketika zamannya Mao, mereka digembleng untuk menjadi ”penerus komunisme” (gongchanzhuyi jiebanren 共产主义接班人) yang ”merah sekaligus ahli” (you hong you zhuan 又红又专).

Apa boleh buat, kawula muda China kini lebih memfokuskan diri untuk mencari cara bagaimana agar dirinya bisa cepat-cepat menjadi orang kaya –yang pada masa Mao merupakan musuh besar kaum komunis. Tak heran bila survei yang pada 2016 silam dilakukan China Youth Daily terhadap 5.154 pemuda kelahiran tahun ’90 ke belakang, menemukan sebanyak 95,9% yang mengakui ”pengusaha tengah mengubah nasib masyarakat China”, dan 83,3% yang berpikiran untuk menjadi pengusaha.

Besarnya pengaruh dan pamor pengusaha dalam kehidupan masyarakat China itulah yang menjadikan PKC, sejak tahun 2000, tidak boleh tidak membuka diri kepada pengusaha untuk menjadi anggotanya.

”Apakah komunisme yang seperti itu masih bisa dibilang komunisme? Komunis, kan, alat kaum proletar untuk melawan kapitalis. Lah ini di Tiongkok si kapitalis malah ikut-ikutan dimasukkan sekalian ke dalam komunisme,” kata Dahlan Iskan waktu saya bertamu ke rumahnya pada September 2020.

Mungkin kita mau menamai komunisme yang diterapkan China ini sebagai ”komunisme KW”?

Kedua, China bukan lagi negara yang tertutup. China terbuka terhadap hampir segala hal dan mau mempelajari beragam hal dari siapa pun. Karena itu, istilah ”Tirai Bambu” yang berarti ketertutupan, semestinya sudah tidak layak lagi dipakai.

Namun, terbuka bukan berarti permisif, apalagi latah. China kapok latah karena latah pernah membuat China sengsara. Sempat terjadi, ketika Soviet –yang dianggap China sebagai suri teladannya– mengembangkan industri berat, China juga ikut-ikutan langsung mengembangkan industri berat. Padahal, China yang waktu itu baru merdeka, belum mampu secara finansial untuk mengembangkan industri berat yang membutuhkan intensitas modal amat besar.

Akhirnya, petani ditransfer ke industri atau dipaksa membuat sendiri peleburan besi di rumahnya untuk membakar perobatan apapun yang mempunyai unsur besi. Akibatnya, lahan pertanian tak terurus dan pemalsuan data-data kesuksesan industrialisasi tersebut mengeskalasi menjadi kelaparan dan kematian tak wajar dalam jumlah yang tak terperikan. Itulah yang terjadi ketika Mao menggelorakan program Lompatan Jauh ke Depan sepanjang 1958 hingga 1960.

Ketika Mao digantikan Deng Xiaoping setelah kewafatannya pada 1976, Deng menilai Mao semasa hidupnya mempunyai ”tiga puluh persen dosa, dan tujuh puluh persen jasa” terhadap China (三分过,七分功 san fen guo, qi fen gong). Mirip Gus Dur yang menilai Soeharto dengan pernyataan ”Pak Harto itu orang pinter, lho. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali, walaupun dosanya juga besar.”

Termasuk dari dosa-dosa Mao adalah melancarkan program Lompatan Jauh ke Depan yang dilandaskan oleh kelatahan dan tidak objektifnya Mao dalam melihat kondisi China saat itu. Makanya, begitu Deng memegang kendali kekuasaan PKC, dia langsung mewanti-wanti para kader PKC dan seluruh rakyat China untuk ”memerdekakan pikiran, mencari kebenaran lewat fakta” (解放思想,实事求是 jiefang sixiang, shi shi qiu shi).

Wejangan Deng itu mewujud menjadi keterbukaan China untuk mau belajar apa saja dan kepada siapa saja. Mereka lalu menyatukan seluruh unsur positif itu untuk coba diterapkan, namun dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik China sebagai titik pangkalnya. Tolok ukurnya sederhana: jika yang dipelajari itu membuat China maju, maka akan dianggap sesuai dengan karakteristik China; jika sebaliknya, maka tidak. Dengan begitu, karena sistem ekonomi yang dipelajari dari Soviet terbukti membuat China karut-marut, maka sistem itu dicap tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan harus cepat-cepat ”move on” untuk menggantinya dengan yang baru.

Mungkin PKC hendak mengejawantahkan petuah Konfusius ini: ”San ren xing, bi you wo shi yan; ze qi shan zhe er cong zhi, qi bu shan zhe er gai zhi” (三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之). Bahwa, kata filsuf besar itu, ”Pada masing-masing individu, pasti ada hal-hal yang bisa dipelajari darinya. Pilihlah sisi positifnya untuk diteladani; jika ada sisi negatifnya, introspeksi dirilah, lalu perbaiki dirimu.”

Ketiga, China bukan lagi negara yang alergi terhadap agama. Memang, pernah terjadi pada suatu masa, pemerintah China begitu anti terhadap agama dan, di waktu yang sama, Indonesia begitu benci pada komunisme. Itu sepanjang tahun 1966-1976 Revolusi Kebudayaan di China dan sehabis peristiwa G 30 S 1965 di Indonesia.

Namun, setelah China menerapkan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan, mereka mengakui kesalahannya dan menjamin kebebasan keagamaan rakyatnya; sementara Indonesia sepertinya masih keukeh pada pandangannya yang memusuhi komunisme dan selalu awas pada ”bahaya laten komunisme”.

Kini di China, meminjam judul buku yang ditulis pemenang Pulitzer, Ian Johnson, ada semacam arus ”kembalinya agama setelah Mao” (The Return of Religion After Mao). Sebab, seiring makin kayanya masyarakat China, naga-naganya tidak seperti diyakini PKC sebelumnya: agama akan makin ditinggalkan. Justru, sebagaimana diakui Kepala Biro Keagamaan China Wang Zuoan 王作安, di tengah ketidakpastian, perasaan tidak aman (insecure), dan sengitnya persaingan di China pasca-Reformasi dan Keterbukaan, kian banyak penduduk China yang memeluk agama untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka.

Ke depan, bukan tidak mungkin jumlah penganut agama di China akan terus meninggi dan ini akan membawa tantangan tersendiri bagi PKC. Bagaimana PKC memperlakukan para penganut agama di negara yang dipimpinnya, akan sangat menentukan citra China di mata dunia. Sebaliknya, bagaimana penganut agama di China berperilaku, akan sangat menentukan perlakuan PKC terhadap mereka.

2 Comments

2 Comments

  1. Avatar

    Syani studio

    15 Agustus 2021 at 11:42 am

    Mantap mas,

  2. Avatar

    Opiex

    15 Agustus 2021 at 7:09 pm

    kerren…

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

UNTUK membendung hasrat rakyat menuntut demokrasi dan perubahan, Partai Komunis China (PKC) membalasnya dengan Pembantaian Tiananmen. Rezim Ceausescu di Rumania menjawab tantangan massa dengan...

Esai

BARANGKALI Anda sempat kepikiran untuk pindah negara, atau sesederhana ingin memiliki kehidupan yang lebih pasti ke depannya, pascapandemi ini? China mungkin bisa jadi salah...

Esai

Melihat Tiongkok melulu sebagai ancaman, bisa jadi malah akan membuat kita ketinggalan peluang

Esai

APAKAH Konfusianisme pendorong atau penghambat modernisasi? Pertanyaan ini sebenarnya kuno, tapi sering mencuat kembali. Maklum, soal itu sering dihubungkan dengan ”keajaiban” ekonomi Asia Timur...