Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Tiongkok Seratus Tahun dan Sikap Indonesia

Melihat Tiongkok melulu sebagai ancaman, bisa jadi malah akan membuat kita ketinggalan peluang

© pri.org

PARTAI Komunis Tiongkok (PKT) baru saja besar-besaran merayakan ulang tahunnya yang ke-100 pada Kamis (1/7) lalu. Sebagai satu-satunya partai penguasa di Tiongkok, PKT mempunyai dua cita-cita besar yang mereka sebut ”dua seratus tahun” (两个一百年 liang ge yi bai nian). Dua cita-cita ini, sesuai namanya, harus mereka wujudkan tatkala PKT dan Tiongkok masing-masing sudah berusia seratus tahun: pada Juli 2021 dan pada Oktober 2049.

Konkretnya, ketika PKT berumur seratus tahun, PKT berkomitmen sudah harus bisa menjadikan seluruh rakyat Tiongkok sebagai masyarakat yang makmur (小康社会 xiaokang shehui). Kemudian, ketika Tiongkok berumur seratus tahun, PKT mewajibkan dirinya sudah bisa menjadikan Tiongkok sebagai negara sosialis modern dan kuat (社会主义现代化强国 shehuizhuyi xiandaihua qiangguo).

Cita-cita seratus tahun pertama PKT sudah terwujud, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Presiden Xi Jinping dalam pidatonya pada perayaan 100 tahun PKT kemarin. Salah satu indikator terwujudnya cita-cita itu adalah suksesnya pemerintah Tiongkok mengentaskan kemiskinan negaranya meski tengah diterpa pandemi COVID-19.

Pada penghujung tahun 2020 silam, sembilan wilayah miskin terakhir di Tiongkok –yang semuanya terletak di Provinsi Guizhou– dinyatakan telah keluar dari kemiskinan absolut. Kita tahu, belum ada presedennya dalam sejarah, negara yang mampu mengentaskan kemiskinan miliaran penduduknya dalam tempo sekilat itu.

© Harian DI’s Way

Kini, PKT sedang bergiat mewujudkan cita-cita seratus tahun kedua mereka. Sulit untuk tidak meyakini PKT akan berhasil mewujudkan itu pada 2049 nanti. Ada beberapa proposisi untuk mendukung hipotesis ini.

Pertama, situasi politik dalam negeri Tiongkok relatif stabil. Hingga kini, belum ada gejolak politik besar yang mampu merongrong pamor PKT di Tiongkok. Pemerintahan partai ini kian mendapat hati rakyat seiring kesuksesan mereka membangun perekonomian negara yang dipimpinnya.

Pada Juli 2020, Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Harvard University, merilis survei bertajuk Understanding CCP Resilience: Surveying Chinese Public Opinion Through Time. Survei ini merupakan hasil dari jajak pendapat yang dilakukan sebanyak 8 kali terhadap 31 ribu penduduk desa dan kota di Tiongkok sejak 2003 hingga 2016. Mereka menemukan, kepuasan masyarakat Tiongkok terhadap pemerintahan PKT yang pada 2003 adalah 86,1 persen, menanjak menjadi 93,1 persen pada 2016.

Tak elak, masyarakat Tiongkok memberikan kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pemerintahnya. Riset yang dibuat Edelman pada 2020 memperlihatkan 82 persen rakyat Tiongkok percaya kepada pemerintahnya. Dan, menurut Francis Fukuyama dalam esainya di The Atlantic (30/3/2020), kepercayaan (trust) rakyat terhadap pemerintahnya adalah ”satu-satunya komoditas paling penting yang akan menentukan nasib masyarakat.”

Kedua, pemerintah Tiongkok mempunyai ”sense of crisis” yang tinggi dan mampu menangani krisis dengan cergas. Hal ini bisa dilihat dari, salah satunya, gesitnya pemerintah Tiongkok menangani pandemi COVID-19.

Pada awal COVID-19 merebak di Wuhan, banyak pengamat Barat menengarai pagebluk ini akan menjadi seperti meledaknya reaktor nuklir Chernobyl yang tak lama kemudian meruntuhkan Uni Soviet.

Namun, alih-alih ambyar, kemampuan dan kesigapan pemerintah Tiongkok menggerakkan mesin birokrasinya justru membuat Tiongkok menjadi negara paling awal yang terbebas dari jerat pandemi.

Maklum, sistem politik sentralistik yang diterapkan Tiongkok, terlepas dari bagaimanapun buruknya di mata negara demokratis, memungkinkan kebijakan diambil dan diejawantahkan dengan cepat. Terlebih, dalam situasi krisis, sangatlah dibutuhkan pemerintah yang cekatan dan tidak bertele-tele dalam mengambil kebijakan.

Ketiga, model kaderasi pemimpin Tiongkok oleh PKT memungkinkan Tiongkok tidak kekurangan stok pemimpin yang mumpuni.

Pasalnya, mustahil bagi seorang kader PKT ujug-ujug menjadi presiden dengan modal popularitas dan kekayaan, umpamanya. Untuk menjadi presiden Tiongkok, seorang kader PKT mesti sukses memimpin dari level pemerintahan paling bawah. Xi Jinping, misalnya, baru diangkat menjadi presiden Tiongkok setelah sebelumnya terbukti sukses memimpin desa, kecamatan, beberapa kota, dan beberapa provinsi.

Dengan digodok berjenjang begitu, para calon pemimpin Tiongkok dituntut terlatih membuat kebijakan yang mencakup semua lapisan dan berorientasi jangka panjang.

Stagnasi Pengetahuan

Guan Zhong (720-645 SM), filsuf besar Tiongkok, pernah memprediksi, ”国多财则远者来 Guo duo cai ze yuan zhe lai” (jika suatu negara telah kaya raya, maka yang jauh sekalipun akan datang kepadanya).

Bila benar demikian, ke depan tampaknya akan lebih banyak negara yang memilih bersahabat ketimbang berival dengan Tiongkok. Pasar dan modal Tiongkok yang sangat besar tentu teramat sayang untuk dijadikan ”tumbal” bersitegang dengan negara yang kian lama kian kaya raya ini.

Tetapi, untuk menjalin hubungan baik dengan Tiongkok, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa kentalnya sentimen anti-China di negara kita. Pemutusan hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dan pendidikan anti-komunis selama Orde Baru, telah menjadikan pengetahuan kita terhadap Tiongkok mengalami kemacetan. Tidak hanya di kalangan awam, bahkan di jajaran elite pun, Tiongkok masa kini masih kerap dipandang sebagai Tiongkok masa lalu yang selalu membicarakan ideologi dan revolusi. Kita masih terbiasa menggunakan kacamata abad ke-19 untuk melihat Tiongkok abad ke-21.

Padahal, sejak menerapkan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan pada 1978, Tiongkok sudah meninggalkan doktrin ”politik sebagai panglima”, diganti dengan ”perkembangan adalah kebenaran hakiki” (发展是硬道理 fazhan shi ying daoli) –yang wujudnya bisa kita saksikan berupa kemajuan pesat Tiongkok hari ini.

Untuk itu, seiring perubahan Tiongkok, perspektif yang dipakai untuk melihat negara ini barangkali juga perlu terus diperbarui. Sebab, melihat Tiongkok melulu sebagai ancaman, bisa jadi malah akan membuat kita ketinggalan peluang.


Catatan Redaksi: Esai ini terbit pertama kali di rubrik Opini Harian DI’s Way edisi 12 Juli 2021, halaman 14-15.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Kongkow

BELUM lama ini, sebuah kanal Youtube mengunggah cuplikan video pidato Presiden China Xi Jinping dan, sepertinya, sengaja menerjemahkannya secara asal-asalan. Video itu kemudian viral...

Esai

APAKAH dengan mengenyahkan TKA China dari bumi Indonesia ini akan membuat Anda bersemangat? Seketika meningkatkan rasa nasionalisme Anda yang menggebu-gebu itu? Kalau jawabannya iya,...

Esai

BARANGKALI Anda sempat kepikiran untuk pindah negara, atau sesederhana ingin memiliki kehidupan yang lebih pasti ke depannya, pascapandemi ini? China mungkin bisa jadi salah...

Esai

APAKAH Konfusianisme pendorong atau penghambat modernisasi? Pertanyaan ini sebenarnya kuno, tapi sering mencuat kembali. Maklum, soal itu sering dihubungkan dengan ”keajaiban” ekonomi Asia Timur...