Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Lain Yan’an, Lain Blitar Selatan

© lawliberty.org

MENJELANG pertengahan tahun 1950-an, di bawah nama taktik Front Persatuan Nasional, Aidit dan kawan-kawan –yang baru saja merebut kepemimpinan PKI– mendekati Bung Karno dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Kerja sama itu kemudian dibikin komplet dengan munculnya NU sebagai salah satu kekuatan politik. Kebetulan inilah yang diinginkan Bung Karno, dan terciptalah suatu ”persatuan nasional berporoskan Nasakom”.

Aidit dan kawan-kawan mengesahkan strategi baru itu dalam Kongres Nasional PKI ke-5 pada 1954. Di sana dijelaskan, karena persatuan antara golongan buruh dan tani masih belum kuat, halal bagi PKI untuk bekerja sama dengan golongan yang disebutnya ”borjuis nasionalis”, yang tak lain dari Bung Karno dan PNI. Sejak itu, setidak-tidaknya secara politis, Sukarnoisme identik dengan komunisme.

Kebetulan kesimpulan Aidit itu, setidaknya begitulah menurut David Mozingo yang menulis Chinese Policy toward Indonesia, 1949-1967 (1976), sejalan dengan kebijakan komunisme internasional waktu itu. Mozingo mengatakan, politik PKI yang mendekati ”borjuis nasionalis” itu dianut setelah Uni Soviet maupun RRC melihat potensi Indonesia sebagai bagian dari kelompok negara netral yang tak mengekor kepada politik pembendungan Amerika di tahun 1950-an. Di samping itu, memang kondisi objektif Indonesia menyebabkan Aidit tak punya alternatif.

Malangnya, kerja sama dengan ”borjuis nasionalis” itu justru lebih menghanyutkan partai komunis terbesar di luar dunia komunis itu. Strategi yang tadinya hanya alat mencapai tujuan, malah kini telah menjadi tujuan itu sendiri. Dari hari ke hari, terutama setelah Dekrit 5 Juli 1959, kekuasaan makin terpusat di tangan Bung Karno.

Sebenarnya, teori Marxis-Leninis membolehkan sebuah partai komunis bekerja sama dengan kekuatan ”progresif-revolusioner” lain, asal saja partai itu memegang peranan penentu di dalamnya. Celakanya, buat PKI, mitranya dalam front persatuan itu adalah Bung Karno yang penuh karisma, sehingga kemudian PKI-lah yang lebih memerlukan Bung Karno ketimbang sebaliknya. Bung Karno bukan komunis. Oleh karena itulah, ketika Bung Karno tidak merestui G30S/PKI, gerakan itu gagal total.

Tak lama setelah PKI terjungkir dari pentas politik Indonesia, sisa-sisa pengikutnya di luar negeri terpecah menjadi dua aliran utama: yang pro-Moskow dan yang pro-Beijing. Pernyataan sikap Moskow yang disiarkan pada Maret 1967 pada satu pihak menyebut tepatnya garis strategis yang disahkan oleh Kongres Nasional PKI ke-5 pada 1954. Tapi, di pihak lain, mereka mengkritik kebijakan Aidit yang ”meletakkan kepentingan nasional di bawah perjuangan kelas”. Sebagai akibat kesalahan taktik ini, demikian kata kritik tersebut, PKI lebih meletakkan harapannya pada kaum tani dan bukan pada kaum buruh. Malah ia melakukan kesalahan lebih besar lagi dengan menyandarkan diri pada kaum borjuis nasional.

Barangkali, dilihat dari strategi kaum komunis secara global, kritik sayap Moskow itu ada benarnya juga. Tapi, sebelum 1957, PKI merupakan suatu partai terpencil. Kesetiannya diragukan, dan yang penting, aksinya di Madiun pada 1948 membuat Angkatan Darat tetap curiga. Jadi, Aidit tak punya alternatif lain selain bekerja sama dengan ”kekuatan-kekuatan progresif-revolusioner lain” di luar PKI.

Sayap Beijing, sebaliknya, melihat kegagalan PKI dari kacamata Maois. Ia memandang PKI di bawah Aidit sudah kejangkitan penyakit ”revisionisme modern”. PKI, katanya, sejak 1954 sudah berubah menjadi suatu partai borjuis. Para pemimpin dan kadernya telah mengalami proses ”pemborjuisan”. Itu sebagai akibat kedudukan para pemimpin dan kadernya dalam pemerintahan yang borjuis dan hubungannya dengan golongan borjuis nasional.

Sementara itu, konsesi-konsesi politisi juga diberikan kepada kaum borjuis nasional itu, sehingga PKI tenggelam di dalamnya. ”PKI telah terperosok di dalam perjuangan yang berbau parlementer dan legalitis.” Demikian kira-kira kesimpulan sayap Beijing.

Salah satu kelemahan PKI utama lain adalah kegagalannya membentuk sayap militer yang berada dalam penguasaan partai. Dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukannya di Madiun pada 1948 merupakan suatu kesalahan langkah yang sangat besar. Lantarannya, setelah itu, Angkatan Darat selalu memasang kuda-kuda untuk setiap saat berhadapan dengannya. Siasatnya untuk menggerakkan ”perwira-perwira yang berpikiran maju” pada 1965 juga tak berhasil karena itu ternyata tidak direstui Bung Karno, orang paling berkuasa di Indonesia saat itu.

Ketika semuanya gagal, sisa-sisa PKI beralih ke strategi militer ini dengan meniru siasat Maois, yakni dengan mendirikan basis-basis gerilya di Blitar Selatan. Taktik yang digunakannya adalah bersandar kepada kaum tani dan melaksanakan strategi ”desa mengepung kota”. Blitar Selatan akan menjadi semacam Yan’an, basis revolusi Mao di China pada 1937-1945.

Sekali lagi PKI salah perhitungan. Wilayah Blitar Selatan, walaupun medannya cocok untuk perang gerilya, kurang terpencil seperti Yan’an. Karena itu, pasukan-pasukan pemerintah dengan mudah dapat menghancurkannya dalam tempo yang relatif pendek.

Para pemimpin sisa-sisa PKI mungkin tak memperhatikan, berbeda dengan tentara Kuomintang, Angkatan Darat tumbuh dari suatu tradisi militer gerilyawan. Mereka juga telah terlatih menghadapi gerilyawan.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

BARANGKALI Anda sempat kepikiran untuk pindah negara, atau sesederhana ingin memiliki kehidupan yang lebih pasti ke depannya, pascapandemi ini? China mungkin bisa jadi salah...

Esai

Melihat Tiongkok melulu sebagai ancaman, bisa jadi malah akan membuat kita ketinggalan peluang

Esai

APAKAH Konfusianisme pendorong atau penghambat modernisasi? Pertanyaan ini sebenarnya kuno, tapi sering mencuat kembali. Maklum, soal itu sering dihubungkan dengan ”keajaiban” ekonomi Asia Timur...

Ramadan

AsengID: Supaya nyambung dengan apa yang dibahas artikel ini, disarankan terlebih dahulu membaca dua tulisan sebelumnya yang masing-masing berjudul ”Uighur di Tengah Ketidakpuasan Negara-negara...