Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Hubungan Indonesia-China yang Kuat di Atas tapi Rapuh di Bawah

© The Jakarta Post

BILA boleh disimpulkan secara sederhana, hubungan bilateral Indonesia dengan China yang dijalin sejak 1950 itu, ”kuat di atas tapi rapuh di bawah”. ”Kuat di atas” di sini dalam artian jika dilihat dari hubungan tingkat tinggi kedua negara yang terpatri dari relasi antara pemerintah-dengan-pemerintahnya (government-to-government/G2G). Ada tiga premis untuk mendukung hipotesis begitu.

Pertama, sejak normalisasi dan terutama setelah lengsernya Orde Baru yang membekukan hubungan Indonesia-China selama lebih 20 tahun, hubungan kedua negara perlahan mencair lalu mencapai klimaksnya ketika pemimpin Indonesia dan China pada 2013 sepakat menaikkan hubungan kedua negara ke level ”mitra strategis komprehensif” setelah sebelumnya berada dalam tingkatan ”mitra strategis”. Dalam koridor ”mitra strategis komprehensif”, kerja sama Indonesia-China –dideskripsikan oleh Presiden China Xi Jinping– akan ”shang tian 上天, ru di 入地, xia hai 下海” (naik ke langit, masuk ke bumi, dan turun ke laut). Dalam artian, hampir tidak ada hal yang tidak bisa dikerja-samakan.

Kedua, intensnya kunjungan kenegaraan dan pertemuan bilateral antarpetinggi kedua negara dalam pelbagai panggung internasional. China adalah negara pertama yang dikunjungi Jokowi selang dua mingguan selepas dirinya dilantik sebagai presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014. Jokowi bertandang ke China lagi empat bulan setelah lawatan itu. Hingga 2020, mantan gubernur Jakarta ini terhitung sudah lima kali berkunjung ke China dalam kapasitasnya sebagai presiden Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia modern, belum ada presiden Indonesia yang dalam waktu enam tahun melakukan kunjungan ke China sesering Jokowi.

Di lain pihak, Presiden China Xi Jinping juga mengunjungi Indonesia pada 2015. Tidak sekerap Jokowi, memang, tapi Xi Jinping dan Jokowi tercatat telah enam kali menggelar pertemuan bilateral di sela-sela KTT G20 yang dilangsungkan di mancanegara.

Yang tak kalah menarik, setelah pembentukan kabinet baru pada 2018 lalu, Perdana Menteri China Li Keqiang langsung berkunjung ke Indonesia dan ini adalah visitasi pertamanya ke luar negeri sehabis mereorganisasi kabinet anyarnya itu.

Ketiga, terus meningkatnya relasi ekonomi Indonesia-China. Ini dibuktikan oleh, di antaranya, volume perdagangan Indonesia-China yang pada warsa awal normalisasi hubungan bilateral kedua negara hanya sekitar USD 1,48 miliar, meroket menjadi lebih dari USD 48 miliar pada kuartal kedua 2020. Kendati, mesti diakui, berbarengan dengan pelonjakan volume ekspor-impor Indonesia-China yang membuat China menjadi mitra dagang terbesar Indonesia itu, Indonesia tiap tahunnya mengalami defisit belasan miliar dolar Amerika sejak 2008 lantaran, salah satunya, eksportasi Indonesia ke China adalah barang mentah yang minim nilai tambah sedangkan importasi Indonesia dari China adalah barang jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah tinggi.

Selain perniagaan, investasi China ke Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Terlebih sejak era Presiden Jokowi; China yang pada era presiden-presiden sebelumnya tidak pernah menempati tiga besar negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia, seketika melejit ke posisi kedua –bahkan kesatu jika investasi dari Hong Kong (sebagai wilayah China jajahan Inggris yang sudah dikembalikan lagi kepada China sejak pertengahan 1997) juga dikelompokkan sebagai investasi China.

Peningkatan juga terjadi pada sektor pariwisata. Sejak dideklarasikannya kemitraan strategis Indonesia-China pada 2005, wisatawan asal China yang melancong ke Indonesia naik sebesar 25,82% tiap tahunnya. Turis China yang pada 2005 hanya ratusan ribu, kini melonjak menjadi jutaan yang berdarmawisata ke Indonesia. Tidak hanya jumlahnya, proporsi wisman China terhadap total kunjungan wisman yang ke Indonesia pun meningkat: dari yang hanya 0,32% pada tahun 2000, menjadi 12,21% pada 2015 lalu. Posisi China, dengan begitu, naik dari nomor 25 ke nomor 3 negara penyumbang wisman terbesar ke Indonesia.

Walakin, kuatnya hubungan tingkat tinggi tersebut tampaknya tidak dibarengi dengan dukungan yang sama kuatnya di tingkat bawah, di level akar rumput. Ini bisa disaksikan dari masih kentalnya rasa saling tidak percaya yang ditunjukkan dengan bagaimana kedua negara dipersepsikan oleh masyarakat masing-masing.

Indonesia masih dianggap sebagai negara yang anti-China, baik China sebagai negara maupun China sebagai bangsa, oleh banyak masyarakat China. Ada beberapa faktor kenapa Indonesia dipandang seperti itu, salah satunya ”sejarah yang berkesinambungan”. Saya sebut demikian karena pada tiap masa, saya melihat selalu ada momen anti-China-nya. Zaman kolonial ada Geger Pecinan 1970. Orde Lama ada PP 10 tahun 1959. Memasuki Orde Baru ada G30S 1965. Kemudian ada kerusuhan 1998 menjelang Reformasi. Dan berlanjut ke era kontemporer Gerakan 212 di tahun 2016. Ini belum berbicara penolakan terhadap TKA dan modal China.

Menariknya, anti-China ini umumnya ditunjukkan oleh kelompok-kelompok Islam yang, sekalipun jumlahnya mungkin tidak banyak, tapi terlibat sangat aktif dalam perpolitikan Indonesia kontemporer dengan kekuatan memobilisasi massa dalam jumlah besar.

Sebaliknya, bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, China masih dianggap sebagai negara yang antiagama –Islam, khususnya. Ada dua faktor kenapa China dipersepsikan demikian. Di samping faktor politis musiman, setidaknya ada tiga faktor lain yang menjadi kausanya.

Pertama, faktor historis. China, kendati sudah banyak penelitian mutakhir yang menyangkal keterlibatannya,  kerap tetap dianggap sebagai negara yang mendalangi G30S 1965. Terlebih, rezim yang berkuasa setelah kudeta merangkak itu, memperoleh legitimasi dengan menjalankan kebijakan antikomunis di dalam dan di luar negeri. Di waktu yang sama, China sedang berada dalam vase pembersihan beruntun terhadap mereka yang dicap antek kapitalis guna menanamkan paham komunisme. Mulai dari gerakan Seratus Bunga Bermekaran, Seratus Aliran Bersaing (baihua qifang, bai jia zhengming 百花齐放,百家争鸣) pada 1956, lantas Gerakan Anti-Kanan (fan you yundong 反右运动) pada 1957, berlanjut dengan Lompatan Jauh Kedepan (da yuejin 大跃进) pada 1958 hingga 1961, lalu Gerakan Empat Bersih (si qing yundong 四清运动) pada 1963, kemudian mengeskalasi menjadi Revolusi Budaya pada 1966 hingga 1976. Bergolaknya situasi politik kedua negara pada waktu yang bersamaan itu, menjadikan kedua negara makin terlihat berseberangan secara ideologis.

Kedua, faktor ideologis. Indonesia adalah negara berideologi Pancasila dengan ”Ketuhanan yang mahaesa” berada di sila pertamanya. Sementara China, sekalipun sejak menerapkan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan cenderung ”menganut ideologi hibrid oplosan paham kapitalisme dengan komunisme” alih-alih komunisme utopis ala Mao Zedong, masih dianggap sebagai negara yang anti-agama lantaran komunisme yang bersumber dari ajaran Karl Marx menyatakan ”Die Religion … ist das Opium des Volkes” (agama … adalah candu masyarakat). Dengan begitu, ideologi Indonesia dan China kerap dipandang berada dalam hubungan diametral –terlebih oleh muslim yang notabene penduduk mayoritas Indonesia.

Ketiga, faktor yang hendak saya sebut sebagai ”stagnasi pengetahuan”. Yakni, mendeknya pengetahuan tak sedikit masyarakat Indonesia terhadap kondisi China kontemporer yang telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan China yang berpuluh tahun dipropagandakan oleh rezim Orde Baru, umpamanya.

Terkhusus keagamaan, benar bahwa selama 10 tahun Revolusi Kebudayaan (1966-1976) telah terjadi persekusi massal dan aksi vandalisme membabi buta terhadap para penganut agama dan rumah-rumah ibadah di China tanpa terkecuali.

Lema ”tanpa terkecuali” sengaja digunakan di sini sebab tak ada satupun agama dan kepercayaan yang bebas dari usikan dan perusakan yang dilakukan oleh Pengawal Merah (hong weibing 红卫兵) yang taklid buta terhadap Pemikiran Mao Zedong (Mao Zedong sixiang 毛泽东思想) sebagai kebenaran tunggal. Jangankan agama dari negeri asing seperti Islam, ajaran yang bersumber dari pemikiran filsuf negeri sendiri seperti Konfusianisme pun tak luput menjadi sasaran amuk Pengawal Merah sebab terkategorikan sebagai ”empat usang” (si jiu 四旧). Bahkan, anggota Partai Komunis China (PKC) yang dicap tidak mengamalkan ajaran komunisme yang sejalan dengan Mao, juga digilas tanpa ampun.

Namun begitu, sejak Mao Zedong wafat pada 1976, China segera mengubah haluannya dari yang menjadikan ”politik sebagai panglima” ke ”kemajuan adalah kebenaran hakiki” (fazhan shi ying daoli 发展才是硬道理). Dengan diganyangnya faksi politik Geng Empat, menandakan bahwa Revolusi Budaya harus pula dihentikan. Sejak itu, lahirlah China baru yang mengarusutamakan pembangunan ekonomi dengan Deng Xiaoping sebagai ”arsitek utama” (zong shejishi 总设计师) kebijakan Reformasi dan Keterbukaan.

Pada 31 Maret 1982, Komite Sentral Partai Komunis China mengeluarkan dokumen yang sohor disebut sebagai ”Dokumen Nomor 19” (shijiu hao wenjian 十九号文件). Dokumen ini adalah dokumen resmi PKC yang paling sistematis dan komprehensif dalam mengelaborasi pandangan PKC terhadap agama. Sampai saat ini pun, di samping konstitusi, dokumen ini tetap menjadi rujukan pengambilan kebijakan PKC terkait keagamaan.

Dalam dokumen itu, PKC mengakui kesalahan-kesalahan keagamaan yang telah diperbuat mereka pada masa lalu, khususnya semasa Revolusi Budaya, dan berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

Melihat Tiongkok melulu sebagai ancaman, bisa jadi malah akan membuat kita ketinggalan peluang

Esai

SAYA tak menduga acara sederhana yang digagas 4 tahun yang lalu –acara peringatan Tragedi Mei ’98 dengan makan rujak pare sambal kecombrang itu– mendapat...

Esai

”Saya menjadi semakin yakin, peristiwa kerusuhan Mei ’98 tidak akan pernah mendapat pengakuan”

Esai

TULISAN ini akan saya awali dengan pertanyaan ”mengapa China mau repot-repot membela Palestina?” Namun kalau antum, para pembaca, mengharapkan saya menulis tulisan yang lebih...