Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Tentang Sentimen Anti-Tionghoa di Indonesia dan Bagaimana Mengatasinya

© Himmah/Alief Rohman

PADA 10 April 2021 lalu, saya diminta berbicara mengenai ”hubungan antaretnis” untuk mengisi acara diskusi daring #CasCisCus yang diselenggarakan Center for Chinese Indonesian Studies, UK Petra, Surabaya.

Terus terang saya agak bimbang berbicara tentang topik ini karena ini menyangkut sosiologi, ilmu yang tidak saya geluti. Saya sejarawan, khususnya sejarah politik dan diplomasi Tiongkok kontemporer. Oleh sebab itu, saya tidak banyak bicara tentang hal-hal baru dan saya mengupasnya atas dasar historis. Dan, karena apa yang saya sampaikan ini merupakan hasil bacaan dan pengalaman saya belaka, anggaplah ini untuk menjadi pemantik diskusi saja.

Para sosiolog Barat dan juga Indonesia mengatakan bahwa Indonesia itu merupakan sebuah ”fragmented society”. Bayangkan, penduduk negara kita berjumlah lebih dari 270 juta  kalau menurut penghitungan pada 2019. Itu terdiri dari sekitar 700 suku bangsa. Bahkan ada perhitungan lain yang mengatakan bangsa kita sebenarnya terdiri dari 1.340 suku bangsa, dengan bahasa daerah sejumlah 718 macam. Jadi, jumlah suku bangsa jauh lebih banyak dari jumlah bahasa.

Dengan demikian, adalah suatu keajaiban bahwa para pendahulu kita bisa dengan berani pada tahun 1928 mengumandangkan Sumpah Pemuda ”satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa” yang kemudian menjadi slogan nasional Bhinneka Tunggal Ika.

Fragmentasi tidak sekadar dalam aneka ragam suku bangsa dan bahasa, tapi juga dalam bidang lain. Dan, yang paling menonjol dewasa ini adalah politik.

Jumlah parpol di negara kita ada sekitar 40. Menurut para pemerhati Barat, di Indonesia tidak akan ada pemerintah yang bisa bekerja dengan tenang karena akan terus digerecoki oleh jumlah partai yang begitu banyak. Amerika saja dengan parpol yang cuma 2 ribetnya sudah bukan main, apalagi yang 40.

Uniknya, di Indonesia setiap orang yang ingin jadi presiden, akan bikin partai sendiri, bukan bergabung dengan partai yang sudah ada. Bahkan ada pedangdut terkemuka, karena merasa populer dan bisa jadi presiden, bikin partai sendiri juga.

Belum lagi faktor agama yang belakangan ini di sebagian kalangan berkembang menjadi intoleranisme dan malahan terorisme.

Yang juga menjadi masalah adalah hubungan antaretnis yang masih harus dipelihara dan untunglah selama lebih dari 30 tahun terakhir ini tidak terjadi konflik serius.

Hubungan antaretnis yang harus kita perbaiki dan tingkatkan adalah hubungan yang pada masa Orba dulu disebut ”hubungan pri-nonpri”, khususnya antara ”orang Indonesia asli” dengan etnis Tionghoa. Maaf saya menggunakan istilah yang sekarang tidak dipakai lagi ini.

Pada masa Orba, istilah ”nonpri”, anehnya, hanya diterapkan kepada etnik Tionghoa. Padahal kalau kita mau jujur, masih ada etnik lain yang pada waktu itu dapat dikategorikan sebagai ”nonpri”. Katakanlah WNI keturunan Arab dan WNI keturunan India. Dan masih banyak lagi minoritas lainnya, tentu saja.

Untunglah pada masa kepresidenan Habibie, istilah ”pri” dan ”nonpri” itu tidak lagi digunakan secara resmi.

Akan tetapi, ini tidak berarti hubungan antara ”orang Indonesia asli” dengan etnik Tionghoa sudah tak ada masalah lagi. Dengan kata lain, sentimen dari sebagian ”orang asli” terhadap etnik Tionghoa masih eksis. Dan inilah yang akan menjadi pokok bahasan saya.

* * *

Sentimen terhadap etnik Tionghoa adalah warisan dari kebijakan pemerintah kolonial, utamanya sejak VOC.

Itulah yang dinamakan politik segregasi: pemisahan lingkungan hidup antara etnis Tionghoa dengan penduduk asli.

Penyebab utama dari kebijakan ini adalah kekuatiran akan terjadinya persekutuan antara penduduk asli dan pendatang Tionghoa untuk menentang pemerintah kolonial.

Politik segregasi itu berupa: orang Tionghoa harus tinggal di tempat yang sudah ditentukan (semacam ghetto). Mereka harus memiliki surat jalan untuk bepergian keluar dari ghetto-nya. Mereka dipekerjakan sebagai pemungut pajak. Lapangan kerja mereka terbatas pada bidang ekonomi. (Pecinan adalah sisa-sisa dari politik segregasi ini.)

Sebagai akibatnya: tidak terjadi kontak dan interaksi positif antara orang asli dengan etnik Tionghoa, kecuali di ”pasar” (market) yang melibatkan jual beli.

Malahan, yang terjadi adalah situasi negatif bernuansa generalisasi dan saling menjelekkan dan mencurigai.

Dari pihak orang asli: Tionghoa itu dianggap eksklusif, cuma mengejar duit, alat penjajah untuk menindas penduduk asli, dll. Pendeknya, oleh sebagian kaum yang dulu disebut pribumi itu, orang Tionghoa dianggap sebagai ”the other”. Pasca-G 30 S, ada tuduhan bahwa etnik Tionghoa itu agen RRT untuk mengkomuniskan Indonesia.

Dari pihak etnik Tionghoa: orang asli itu dianggap malas, maunya cuma memeras, dan faktor-faktor negatif lainnya.

Akibat dari tak adanya komunikasi dan kontak positif ini adalah terjadinya rangkaian kekerasan anti-Tionghoa sepanjang sejarah Indonesia sejak pertengahan abad ke-19 bahkan sampai menjelang akhir abad ke-21. Yang paling mencolok: kerusuhan pada 1950-an, pasca-G 30 S, dan pada 1998 menjelang keruntuhan pemerintah Orba. Bahkan yang paling mutakhir: bagaimana Ahok di-bully dengan kata-kata kotor dalam dunia maya dan nyata itu.

Adanya media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dll. makin memberikan kemudahan dalam menyerang dan menjelekkan pihak yang dianggap lawan.

Sementara itu, muncul anggapan bahwa sentimen anti-Tionghoa itu pada dasarnya adalah kesenjangan ekonomi. Orang Tionghoa dianggap sebagai orang kaya yang tak peduli akan nasib kaum pribumi yang umumnya miskin.

Akibatnya, etnik Tionghoa selalu menjadi kambing hitam apabila terjadi krisis dalam bidang apapun atau ketakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Ketakpuasan di bidang ekonomi ini kemudian merembet ke faktor ras, agama, kebudayaan, dan faktor-faktor lain yang menumbuhkan kebencian.

Ini merupakan generalisasi yang salah kaprah. Padahal, di Jakarta saja ada pemukiman Tionghoa yang tak kalah kumuhnya dengan pemukiman orang asli yang miskin.

Akan tetapi, anehnya, di bidang kebudayaan kita menyaksikan fenomena lain yang bisa dikatakan positif. Kehadiran etnik Tionghoa di Nusantara telah memunculkan karya-karya budaya, seni, dan sastra yang merupakan kombinasi antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan pendatang. Sebut saja Wayang Potehi yang sekarang tengah populer. Bahkan pertemuan budaya ini sampai ke makanan, bahasa, dan adat istiadat dan kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, memunculkan adanya masyarakat multi etnis Indonesia yang dapat bekerja sama dan hidup berdampingan secara damai adalah pekerjaan rumah pemerintah Presiden Jokowi dan rangkaian pemerintah yang menyusulnya. Sehingga cita-cita untuk tercapainya masyarakat yang ”gemah ripah loh jinawi” itu bukan hanya angan-angan belaka.

* * *

Namun, tak berarti ancaman terhadap usaha ini tidak ada. Penerbit Buku Kompas pada tahun 2019 menerbitkan sebuah buku berjudul Revolusi, Diplomasi, Diaspora: Indonesia, Tiongkok dan Etnik Tionghoa, 1945-1967. Buku itu merupakan terjemahan dari buku berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh Cornell University Press dan berasal dari disertasi karya Prof. Zhou Taomo yang kini mengajar di Singapura.

Di dalam buku itu dilukiskan secara detail bagaimana masyarakat Tionghoa di Indonesia tercabik-cabik karena pertentangan antara kaum nasionalis dan komunis di daratan Cina. Jadi, perang saudara komunis-nasionalis justru menular ke kalangan etnis Tionghoa di Indonesia. Malahan, masyarakat Tionghoa Indonesia terpecah menjadi tiga kubu: yang pro RRT, pro Taiwan, dan yang merasa dirinya sebagai bangsa Indonesia. Siapa yang tak kenal dengan nama John Lie, Yap Thiam Hien, dan nama-nama lain yang telah benar-benar menjadi Indonesia.

Ancaman perpecahan ini sekarang tidak, atau belum, lenyap. Pemunculan RRT sebagai salah satu kekuatan dunia merupakan salah satu penyebabnya. Malahan, di antara para pengamat Barat ada yang memprediksi menjelang pertengahan abad ke-21 ini RRT akan menyingkirkan Amerika dan menjadi satu-satunya adidaya. Ini akan merupakan godaan bagi sebagian masyarakat Tionghoa Indonesia untuk kembali berkiblkat ke Beijing dan sentimen anti-Tionghoa bisa mengudara kembali. Sebaliknya, Beijing juga masih terus merebut hati ”Tionghoa seberang lautan” (haiwai Huaren 海外华人) –sebagai istilah pengganti ”Huaqiao” (华侨)– untuk terus berkiblat ke negeri leluhur.

Bahkan, ada isu yang disebarluaskan dua atau tiga tahun lalu, bahwa para buruh Tiongkok yang mengerjakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia itu tak lain dari para bekas tentara. Tujuannya, kata penyebar kebencian itu, apabila ada kerusuhan anti-Tionghoa lagi, mereka itulah yang akan turun tangan untuk melindungi. Itu, kata postingan di media sosial, merupakan pengejawantahan ”negeri leluhur” atas keselamatan dan kesejahteraan etnis Tionghoa di luar Tiongkok yang masih diklaim sebagai bagian dari Tiongkok sebagai bangsa.

Lalu, apa usaha kita untuk mengatasi ancaman yang bisa sekali lagi menjadi ancaman dan krisis nasional ini? Menurut saya paling tidak ada empat langkah untuk mengatasinya.

Pertama, adanya pemerintah kuat dan berwibawa. Eksistensi sebuah pemerintah kuat yang didukung mayoritas masyarakat luas akan mampu mengatasi segala usaha dari luar dan dalam untuk menimbulkan perpecahan karena adanya perbedaan.

Kedua, pembangunan ekonomi. Rivalitas antara Tionghoa dan non-Tionghoa di Indonesia pada dasarnya, seperti yang saya kutip di atas, adalah kesenjangan ekonomi. Apabila kebutuhan rata-rata semua manusia Indonesia terpenuhi, keirihatian ini setidaknya bisa dibuat minimal, kalau tidak bisa dilenyapkan sama sekali. Ada sebuah contoh menarik yang dilakukan tetangga kita Malaysia: kebijakan yang dilakukan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dengan meningkatkan kehidupan ekonomi puak Melayu telah melenyapkan rivalitas rasial ini.

Ketiga, pendidikan berbangsa dan bernegara. Generasi muda kita mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahkan di pesantren sampai sekolah minggu serta pendidikan yang berbasis agama lain, harus diberi pemahaman bahwa perbedaan ras, agama, dan pendirian politik tidak harus memunculkan konflik sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika.

Keempat, terbentuknya kerja sama antara organisasi-organisasi kemasyarakatan baik dari pihak Tionghoa maupun yang non-Tionghoa untuk memunculkan konsep saling mengerti dan hidup berdampingan secara damai. Sebagai contoh, INTI dan Nahdatul Ulama sebagai organisasi yang mengutamakan keindonesiaan dan kebersamaan, harus bekerja sama demi menciptakan masyarakat yang rukun.

Mudah-mudahan empat harapan yang saya sampaikan di atas bukan hanya angan-angan belaka.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

SAYA tak menduga acara sederhana yang digagas 4 tahun yang lalu –acara peringatan Tragedi Mei ’98 dengan makan rujak pare sambal kecombrang itu– mendapat...

Esai

”Saya menjadi semakin yakin, peristiwa kerusuhan Mei ’98 tidak akan pernah mendapat pengakuan”

Esai

TULISAN ini akan saya awali dengan pertanyaan ”mengapa China mau repot-repot membela Palestina?” Namun kalau antum, para pembaca, mengharapkan saya menulis tulisan yang lebih...

Esai

BILA boleh disimpulkan secara sederhana, hubungan bilateral Indonesia dengan China yang dijalin sejak 1950 itu, ”kuat di atas tapi rapuh di bawah”. ”Kuat di...