Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Dilema Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di China

© ft.com

KETIKA memimpin rapat ke-12 Komite Pusat Pendalaman Reformasi Komprehensif pada 14 Februari 2020 lalu, Presiden China Xi Jinping menyatakan perang melawan COVID-19 ”adalah ujian besar terhadap sistem pemerintahan dan kapabilitas pemerintahan negara” yang sejak 2013 dipimpinnya.

Sulit untuk meragukan ”kapabilitas pemerintahan” (治理能力 zhili nengli) China di bawah Xi Jinping dalam memerangi pandemi COVID-19. Pasalnya, jika tolok ukurnya adalah penyediaan fasilitas, belum ada negara lain di dunia ini yang bisa menyelesaikan pembangunan rumah sakit berkapasitas ribuan orang dalam hitungan hari saja. Juga, belum ada presedennya dalam sejarah, negara lain yang sudi menutup total (lockdown) provinsi berpenduduk sekitar 60 juta jiwa –yang akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang parah.

Tentu, langkah cergas begitu bisa dilakukan China karena ”sistem pemerintahan” (治理体系 zhili tixi) sentralistik yang diterapkan mereka memang memungkinkan. Kalau pemerintah pusat sudah mengambil keputusan, tak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak ‘sami‘nā wa aṭa‘nā’. Mobilisasi dari atas ke bawah (top-down) bekerja dengan baik dalam sistem ini. Namun, seperti yang akan kita bahas, tampaknya tidak demikian dengan koordinasi dari bawah ke atas (bottom-up).

Maklum, China adalah negara kesatuan dengan penduduk yang begitu padat dan wilayah yang begitu luas. ”Tian gao huangdi yuan” (天高皇帝远), langit tinggi kaisar jauh –begitu kondisi China biasa dideskripsikan. Karena itu, kekuasaan pemerintah pusat sebenarnya terlampau sulit untuk menjangkau hingga ke daerah-daerah. Ini belum lagi ditambah dengan kondisi sosial-ekonomi masing-masing daerah yang beragam –yang sudah barang tentu akan kian mempersulit pemerintah pusat untuk membuat kebijakan yang kongruen dengan kondisi riil tiap-tiap daerah.

Menyadari kerumitan itu, sejak mendiang Deng Xiaoping mengejawantahkan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan (改革开放 gaige kaifang) pada awal tahun 1980-an, pemerintah pusat mulai memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan perekonomian daerahnya di satu sisi, tapi tetap tidak dibiarkan terlalu bebas untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan politik di sisi lain. Penentuan kebijakan politik daerah, boleh dikata, sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

Zheng Yongnian (2007) punya istilah menarik untuk menyebut sistem pemerintahan yang dijalankan China itu. Sinolog sohor yang kini menjabat direktur The Advanced Institute of Global and Contemporary China Studies di The Chinese University of Hong Kong ini menamainya ”de facto federalism”. Di bawah sistem pemerintahan ”de facto federalism” itu, pemerintah pusat melakukan otorisasi kepada pemerintah daerah. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karenanya, adalah hubungan antara pemberi kuasa (principal) dengan penerima kuasa (agent). Dengan begitu, pemerintah daerah selanjutnya bertindak sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerahnya masing-masing. Dengan kata lain, status pemerintah daerah tak ubahnya merupakan petugas pemerintah pusat di daerah belaka.

Sepintas, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini memang tidaklah kompleks. Namun, yang belakangan kerap menjadi pangkal masalahnya: kebijakan politik yang akan diambil pemerintah pusat untuk daerah sangatlah bergantung kepada suguhan informasi dari pemerintah daerah itu sendiri. Tepat/tidaknya keputusan politis yang diambil pemerintah pusat untuk daerah, sangat bergantung kepada sahih/tidaknya laporan yang diterimanya dari daerah itu.

Sialnya, seperti diungkap Kenneth Lieberthal dalam Governing China: From Revolution Through Reform (2004, hlm. 192–3), pejabat-pejabat di tiap-tiap tingkat di China banyak yang mempunyai dorongan untuk menyampaikan informasi yang telah dipermak sedemikian rupa kepada atasannya demi keamanan karier politiknya di kemudian hari. Karena itu, masih menurut ahli politik China berkebangsaan Amerika tersebut, sulitnya memperoleh informasi yang akurat menjadi salah satu problem paling serius yang dihadapi pemimpin China hingga sekarang kendati beragam cara telah mereka ikhtiarkan.

Celakanya, tak jarang informasi yang sudah terdistorsi itulah yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan lantas dijadikan premis untuk mengambil kebijakan buat daerah yang menyampaikannya.

Inilah yang barangkali menjadi penyebab kenapa pemerintah China tampak lamban sekali mengambil langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di awal-awal penyakit ini menjangkiti penduduk Kota Wuhan, Provinsi Hubei, pada penghujung tahun 2019 silam.

Buktinya, empat hari setelah Pemkot Wuhan menjalankan perintah pemerintah pusat untuk menutup kota, Wali Kota Wuhan Zhou Xianwang dalam wawancaranya dengan China Central Television (CCTV) pada 27 Januari 2020 mengakui leletnya penanganan COVID-19 lantaran pihaknya harus menunggu mandat dari pusat dan mengumpulkan informasi yang faktual.

Sementara Xi Jinping, tatkala memimpin rapat anggota tetap politbiro Partai Komunis China (PKC) pada 3 Februari 2020, menengarai kelambanan itu disebabkan oleh pemerintah daerah tertentu yang lebih banyak bertungkuslumus pada hal-hal yang bersifat formalitas (形式主义 xingshizhuyi) dan birokratisme (官僚主义 guanliaozhuyi) alih-alih berfokus pada pencegahan penularan virus.

Dua hari selepas rapat dengan pemimpin papan atas PKC tersebut, dalam pidatonya saat memimpin rapat ke-3 Komite Pusat Penyelenggaraan Negara Berdasar Hukum yang dihelat pada 5 Februari 2020, Xi kembali menegaskan bahwa ada pemerintah daerah yang ”mencla-mencle” (朝令夕改 zhao ling xi gai) dan ”telah melakukan tindak kejahatan melanggar hukum dengan teramat parah menghalangi proses pencegahan wabah” sehingga COVID-19 menyebar ke mana-mana.

Kendati dalam pidato-pidatonya itu Xi tidak menyebut ’merek’, tapi dari pencopotan Sekjen PKC Hubei Jiang Chaoliang dan Sekjen PKC Wuhan Ma Guoqiang tak lama setelah dua rapat dimaksud, bisa diterka siapa pejabat-pejabat ’nakal’ yang Xi bidik. Jiang dan Ma bahkan tidak diberi muka untuk menghadiri upacara prosesi serah terima jabatan kepada pengganti mereka yang dilangsungkan pada 13 Februari 2020.

Xi berhak geram, tentu saja. Tetapi, boleh jadi sistem pemerintahan yang sekarang diterapkan China ini menempatkan Jiang dan Ma pada posisi yang dilematis. Kalau mereka melaporkan yang sebenarnya kepada pemerintah pusat, mereka mungkin takut dicap tak becus dalam memerintah. Sementara kalau langsung mengambil langkah politis dengan menutup kota padahal pemerintah pusat tidak memerintahkan, misalnya, mereka mungkin takut dicap membangkang.

Pemerintah pusat barangkali juga kebingungan. Kalau dibiarkan menentukan keputusan politisnya sendiri, kesetiaan pemerintah-pemerintah daerah kepada pemerintah pusat mungkin dikhawatirkan akan berkurang dan salah-salah berujung pada tuntutan kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Tapi, kalau tetap mempertahankan sistem pemerintahan yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah ini, efektivitas pemerintahan sedikit banyak akan menjadi taruhannya.

Maka itu, bagaimana mencari perimbangan antara sistem pemerintahan yang terpusat dengan efektivitas pemerintahan, adalah pelajaran berharga yang bisa dipetik pemerintah China (baca: PKC) dari kasus COVID-19 ini.

PKC tentu paham, di tengah makin besarnya pengaruh China dalam kehidupan global yang kian saling bergantung antara satu dengan yang lainnya ini, kesalahan sekecil apapun yang terjadi di China akan berdampak besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dunia. Jika China flu, dunia akan meriang. COVID-19 sudah membuktikannya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Kongkow

BELUM lama ini, sebuah kanal Youtube mengunggah cuplikan video pidato Presiden China Xi Jinping dan, sepertinya, sengaja menerjemahkannya secara asal-asalan. Video itu kemudian viral...

Esai

BARANGKALI Anda sempat kepikiran untuk pindah negara, atau sesederhana ingin memiliki kehidupan yang lebih pasti ke depannya, pascapandemi ini? China mungkin bisa jadi salah...

Esai

MENJELANG pertengahan tahun 1950-an, di bawah nama taktik Front Persatuan Nasional, Aidit dan kawan-kawan –yang baru saja merebut kepemimpinan PKI– mendekati Bung Karno dan...

Ramadan

AsengID: Supaya nyambung dengan apa yang dibahas artikel ini, disarankan terlebih dahulu membaca dua tulisan sebelumnya yang masing-masing berjudul ”Uighur di Tengah Ketidakpuasan Negara-negara...