Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Pelajaran dari Gaya Diplomasi Zhou Enlai

© chinesepaper-cut.com

BANDUNG, 18 April 1955, sebanyak 29 delegasi negara menunggu kedatangan orang ini. Pria kelahiran 5 Maret 1898, Huaian, Provinsi Jiangsu ini bukan orang sembarangan. Sosoknya akan mewakili sikap politik luar negeri Republik Rakyat China (RRC) di era Perang Dingin. Status RRC sebagai negara yang dipimpin oleh Partai Komunis bukan tidak mungkin akan dianggap sebagai kepanjangan tangan Uni Soviet untuk berekspansi ke negara-negara yang baru saja merdeka pasca-Perang Dunia II.

Perkenalkan, orang ini namanya Zhou Enlai, menteri luar negeri RRC sekaligus diplomat kawakan dalam sejarah politik luar negeri RRC bahkan internasional.

Kedatangan Zhou di Bandung didahului insiden mencekam. Pada 11 April 1955, pesawat Kashmir Princess yang akan ditumpanginya jatuh di Kepulauan Natuna. Beruntung, Zhou tidak ada dalam pesawat terbang tersebut –ia masih di Beijing.

Zhou hadir dalam konferensi yang digagas Moh. Ali (Pakistan), Jawaharlal Nehru (India), U Nu (Burma), Sir John Kotelawala (Sri Langka), dan Ali Sastroamidjojo (Indonesia) itu. Konferensi yang kelak sohor disebut Konferensi Asia Afrika atau Konferensi Bandung itu menghasilkan kesepakatan untuk menentang kolonialisme apapun bentuknya, menentukan nasibnya sendiri di tengah percaturan global, serta platform kerja sama di bidang ekonomi, politik, dan budaya.

Dalam Konferensi Bandung tercermin pula semangat untuk melawan penjajahan yang senantiasa berganti baju, melawan hasrat intervensi antarbangsa, dan semangat untuk memberi rasa aman kepada umat manusia.

Konferensi Bandung satu tarikan napas dengan solidaritas sesama bangsa untuk melakukan kerja sama dengan asas kesetaraan.

* * *

Perlakuan banyak negara lain terhadap RRC setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 Oktober 1949 memang tidak jauh dari sikap protektif dan isolasif. Intervensi di semenanjung Korea saat Perang Korea 1950-an, ketegangan di Selat Taiwan, militerisasi perbatasan dengan tetangganya di Asia Tenggara dan India, adalah asal muasal kecurigaan negara lain saat RRC memasuki panggung politik internasional –tak terkecuali saat Konferensi Bandung 18-24 April 1955.

Sejak dipercaya sebagai menteri luar negeri RRC dari 1949 hingga 1958, serta perdana menteri dari 1949 hingga 1976, Zhou meletakkan prinsip fundamental bagi negara RRC yang baru berdiri di panggung politik internasional. Prinsip diplomatik Zhou banyak dipahami para pengamat politik luar negeri seperti Ronald C. Keith sebagai pragmatisme (shiyongzhuyi 实用主义) yang berjangkar pada diplomasi kerakyatan (renmin waijiao 人民外交). Daftar riwayat hidup Zhou yang sudah berisikan jejak langkah dari Prancis, Inggris, Jerman, Uni Soviet, Jepang, adalah kredit penting bagi kelembagaan politik luar negeri RRC yang masih ”anak bawang” dalam arena diplomasi kala itu.

Zhou percaya, perbedaan antara militer dan politik luar negeri adalah tentara berkelahi dengan senjata sementara diplomat dengan perkataan.

Ringkasnya, Zhou ingin memenangkan arena diplomasi internasional tanpa harus ikut-ikutan alur permainan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Ia percaya, jika dua kekuatan besar ini berkelahi, yang jadi korban adalah negara-negara yang baru saja merdeka –tanpa terkecuali RRC. Selain itu, Zhou juga ingin memperluas lingkup pergaulan internasional RRC ke wilayah Asia dan Afrika, supaya tidak melulu berteman dengan Moskow saja.

Namun, permasalahan utama hubungan luar negeri RRC saat itu adalah masih banyaknya negara yang mengakui pemerintahan Kuomintang (国民党) –yang sebenarnya sudah beralih ke Taiwan. Sampai Desember 1949 dan Januari 1950, hanya 13 negara non-komunis yang mengakui pemerintahan RRC (seperti Burma, India, Pakistan, Inggris Raya, Sri Langka, Norwegia, Denmark, Israel, Indonesia, Afganistan, Finlandia, Swedia, dan Swiss). Sementara negara adidaya seperti Amerika Serikat, memutuskan memulangkan duta besarnya, Leighton Stuart, sebab lebih mengakui keberadaan Taiwan.

* * *

Di Konferensi Bandung 18-24 April 1955, Zhou menampilkan wajah RRC yang berbeda di tengah-tengah hawa kecurigaan akibat pengelompokkan Blok Barat dan Blok Timur. RRC yang baru adalah negara yang siap bekerja sama dengan semua negara terlepas apapun ideologi politiknya.

Sepanjang konferensi, banyak delegasi curiga akan keikutsertaan RRC –seperti Thailand, Sri langka, dan Filipina yang mempersoalkan propaganda komunisme; atau malah jangan-jangan Zhou diutus untuk membantu organisasi komunis di negara lain buat merongrong pemerintahan yang sah.

Tetapi, sekali lagi, Zhou tetap santai. Dalam kesaksian seorang jurnalis dan ilmuwan politik bernama A. Doak Barnett, Zhou tercatat sebagai sosok yang terus bersabar dan mendengar pelbagai macam gugatan, pertanyaan, dan sindiran dari delegasi-delegasi tersebut.

Sampai pada akhirnya, saat Zhou dipercaya menyampaikan pandangan dari delegasi RRC, ia menyatakan RRC ingin mencari kesamaan sembari menjaga perbedaan (qiutong cunyi 求同存异). Zhou tahu betul bahwa banyak negara Asia Afrika mengalami penderitaan akibat kolonialisme. Karena itu, menurutnya, lebih baik memahami dan menghormati satu sama lain, saling membangun simpati serta tolong-menolong, tidak perlu curiga dan takut.

Zhou membawa ide prinsip berdampingan hidup secara damai –atau yang dalam bahasa kerennya disebut ”peaceful coexistence”– yang berisikan saling menghormati kesatuan dan kedaulatan teritorial, tidak melakukan agresi, tidak melakukan campur tangan atas urusan internal negara masing-masing, serta kerja sama yang setara dan saling menguntungkan. (Ide ini pernah ditawarkan Zhou dalam mengatasi problem perbatasan Kashmir dan Tibet bersama Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru pada 1954.)

* * *

Pasca-Konferensi Bandung, nama Zhou dan RRC langsung melejit dalam perbincangan politik internasional. RRC tampil sebagai kekuatan politik yang ingin menyelesaikan segala urusan sengketa internasional dengan jalan diplomasi. Pelbagai ikatan dan perjalanan diplomatik dengan negara Afrika yang baru saja merdeka pun dilakoni –mulai dari Mesir, Aljazair, Ghana, Sudan, Guinea dari akhir 1950-an hingga pertengahan tahun 1960-an.

Walhasil, kiprah diplomatik Zhou saat Perang Dingin berhasil menafsir ulang struktur hubungan internasional dengan memberikan alternatif garis politik luar negeri independen (duli waijiao zhengce 独立外交政策) bagi dua kutub yang saling berseberangan antara Blok Barat dan Blok Timur dari bipolar ke multipolar, dari Negara Utara ke Negara Selatan (Asia Afrika).

Kini, mungkin gaya diplomasi Zhou akan semakin relevan di tengah ketegangan antara RRC dan Amerika Serikat yang sedang saling sikut di Laut China Selatan hingga adu retorika dari mana sumber malapetaka pandemi COVID-19. Kita sebagai warga dunia sangat berharap segala urusan bisa diselesaikan di meja perundingan dengan prinsip ”mencari kesamaan sembari menjaga perbedaan” (qiutong cunyi 求同存异), daripada saling mengokang senjata mengakibatkan penderitaan tak terperikan.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

DELEGASI tingkat tinggi Taliban yang dipimpin Kepala Kebijakan Politik Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar berkunjung ke China dan, pada Rabu (28/7) kemarin, menghelat pertemuan...

Kongkow

BELUM lama ini, sebuah kanal Youtube mengunggah cuplikan video pidato Presiden China Xi Jinping dan, sepertinya, sengaja menerjemahkannya secara asal-asalan. Video itu kemudian viral...

Esai

APAKAH dengan mengenyahkan TKA China dari bumi Indonesia ini akan membuat Anda bersemangat? Seketika meningkatkan rasa nasionalisme Anda yang menggebu-gebu itu? Kalau jawabannya iya,...

Esai

Melihat Tiongkok melulu sebagai ancaman, bisa jadi malah akan membuat kita ketinggalan peluang