Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Kenapa Partai Komunis China Belum Kolaps Juga?

© cgtn.com

TAK ADA yang mengira selepas dr. Li Wenliang (李文亮) pada 3 Januari 2020 dipanggil polisi agar tidak menyebarkan ’rumor’ tentang adanya tujuh pasien pengidap penyakit mirip SARS, China akan kelabakan diserang SARS-CoV-2 alias COVID-19.

Banyak pengamat Barat, karenanya, menengarai ’pembungkaman Li Wenliang’ dan mewabahnya COVID-19 setelahnya akan menjadi semacam ’Chernobyl moment’ bagi Partai Komunis China (PKC). Kita ingat, sebagaimana diakui Mikhail Gorbachev, ditutup-tutupinya dan lambannya penanganan meledaknya reaktor nuklir Chernobyl di Uni Soviet pada 1986 menjadi ”penyebab utama” (main cause) kolapsnya negeri dedengkotnya komunisme itu lima tahun sesudahnya.

Namun, alih-alih ambyar, PKC malah tampak makin moncer pamornya di mata masyarakat China. Survei bertajuk Understanding CCP Resilience: Surveying Chinese Public Opinion Through Time yang dilakukan Edward Cunningham, Tony Saich, dan Jesse Turiel, menunjukkan terus meningkatnya kepuasan publik China terhadap pemerintahan PKC. Tiga sinolog dari Ash Center for Democratic Governance and Innovation, Harvard University, itu menggelar penelitian sebanyak 8 kali terhadap 31 ribu penduduk desa dan kota di China sejak 2003 hingga 2016. Mereka menemukan, kepuasan masyarakat China terhadap pemerintahan PKC yang pada 2003 adalah 86,1%, menanjak menjadi 93,1% pada 2016.

Tak ayal bila warga China memberi kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pemerintahnya. Jajak pendapat yang dibuat Edelman pada 2020 memperlihatkan 82% rakyat China percaya kepada pemerintahnya, sedangkan pemerintah Amerika cuma memperoleh 47% kepercayaan dari rakyatnya. Selama tiga tahun berturut-turut terhitung sejak 2017, pemerintah China menduduki peringkat tertinggi sebagai pemerintah yang paling banyak dipercaya oleh rakyatnya.

Bagi Francis Fukuyama, kepercayaan (trust) rakyat terhadap pemerintahnya adalah ”satu-satunya komoditas paling penting yang akan menentukan nasib masyarakat” (the single most important commodity that will determine the fate of a society). Pernyataan demikian dikemukakan ilmuan politik kawakan itu dalam esainya yang dimuat majalah The Atlantic pada 30 Maret 2020 lalu.

Tesis itu barangkali juga bisa dibalik: nasib masyarakat adalah satu-satunya komoditas paling penting yang akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Kalau benar begitu, maka kepercayaan rakyat China yang sedemikian tingginya terhadap pemerintahan PKC adalah masuk akal belaka. Pasalnya, pemerintah China telah berhasil mengubah nasib rakyatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Terhitung 40 tahun sejak pemerintahan PKC mengejawantahkan kebijakan Reformasi dan Keterbukaan (gaige kaifang 改革开放) pada awal tahun 80-an, Bank Dunia pada 2018 lalu mendata, pemerintah China sukses mengurangi angka kemiskinan hingga menjadi kurang dari 1% terhadap populasi China yang 1,4 miliar jiwa. Sedangkan Indonesia, pada tahun yang sama angka kemiskinannya masih bertengger di angka 5% terhadap jumlah penduduknya. Padahal, seperti diungkap Chief Economist China Center for International Economic Exchanges (CCIEE) Chen Wenling, sebelum menerapkan gaige kaifang itu kondisi China malah kalah dari Indonesia. Pada penghujung November 2020 kemarin, China bahkan berhasil menghapus kemiskinan di seluruh wilayahnya. Sembilan daerah miskin terakhir, yang semuanya terletak di Provinsi Guizhou, dinyatakan sudah terbebas dari kemiskinan absolut.

Pertanyaannya kemudian: apa yang membuat PKC bisa terus bertahan sehingga mampu menjadikan China sebegitu majunya? Atau, dengan kata lain: kenapa PKC belum juga kolaps meski sejak runtuhnya Soviet pelbagai kalangan meramalkan segera ambruknya partai yang, laiknya PKI, pendiriannya juga dipelopori oleh Henk Sneevliet alias Maring ini?

Ada banyak faktor, tentu saja. Tapi saya hendak mengajukan beberapa poin berikut buat urun rembuk.

Pertama, PKC adalah partai yang mempunyai ”sense of crisis” tinggi dan senantiasa mawas diri.

Para petinggi PKC selalu menekankan pentingnya memegang teguh spirit ”ju an si wei” (居安思危), memikirkan krisis ketika sedang aman.

Walau beragam kesuksesan telah diraih dan, karenanya, makin banyak rakyat China yang menaruh hati kepada PKC, tetapi petinggi-petinggi PKC tidak serta-merta berpuas diri merasa semuanya sudah dalam kendali. Seluruh kader PKC diminta untuk terus-menerus waspada akan marabahaya yang datangnya tak terduga-duga.

Mao Zedong, misalnya. Dalam pidato berjudul Studi dan Situasi Terkini (学习和时局 Xuexi he Shiju) yang disampaikannya pada 12 April 1944, Mao mengelaborasi empat kegagalan besar PKC yang, menurutnya, tak lain diakibatkan oleh kebanggaan berlebih partai ketika menyikapi kemenangan. Mao mewanti-wanti kadernya agar mengambil pelajaran dari kisah sukses yang mendadak berubah menjadi sū’ul khātimah itu.

Pun demikian Xi Jinping. Mengutip kitab klasik I Ching (易经), Xi dalam salah satu paparannya pada 25 April 2014 memperingatkan seluruh anggota PKC untuk setiap saat ”tidak lupa krisis meski aman, tidak lupa mati meski hidup, tidak lupa kacau meski tenteram” (安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘乱 an er bu wang wei, cun er bu wang wang, zhi er bu wang luan).

Karena itu, PKC akan melakukan detiksi dini –dengan beragam cara– untuk mencegah segala bentuk kemungkinan yang dipandang bisa mengancam eksistensinya. Termasuk melakukan otokritik terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya, serta mempelajari kegagalan yang menimpa Partai Komunis negara lain untuk dijadikan pelecut dirinya. Pasca-bubarnya Soviet, kita tahu, PKC daerah sampai pusat bertahun-tahun menggelar riset akbar menelusuri penyebabnya guna mengambil pelajaran agar di kemudian hari PKC tidak bernasib sama.

Kedua, PKC adalah partai yang rasional, eklektik, dan tidak latah. Partai ini, memang, sempat irasional –terutama sejak 1957 hingga 1978 Mao wafat. Namun, selepas kemangkatan Mao dan kembali naiknya Deng Xiaoping (yang digencet Mao pada masa-masa kalut itu), PKC merombak orientasi partai dari ’politik sebagai panglima’ ke ’kemajuan ekonomi adalah kebenaran hakiki’ (发展是硬道理 fazhan shi ying daoli).

Sejak itu, China yang di bawah kepemimpinan Mao berpedoman mending miskin bareng ketimbang kaya tapi tidak merata, oleh Deng diganti slogan ”menjadi kaya adalah mulia” (致富是光荣的 zhifu shi guangrong de) dan ”miskin bukanlah sosialisme, sosialisme [justru] harus meniadakan kemiskinan” (贫穷不是社会主义,社会主义要消灭贫穷 pinqiong bushi shehuizhuyi, shehuizhuyi yao xiaomie pinqiong de).

Menurut Deng, logikanya sederhana: bagaimana mungkin akan tercapai cita-cita komunisme berupa masyarakat tanpa kelas kalau semuanya miskin –sehingga tak ada komoditas yang bisa dibagi-bagi?

Untuk itu, masih menurut pemikiran Deng, jika PKC benar-benar mencita-citakan terwujudnya masyarakat komunis yang sama rata sama rasa (dalam artian: sama-sama kaya), produktivitas dan entrepreneurship masyarakat China yang mengakar kuat sejak ribuan warsa harus dihidupkan kembali. Dan, untuk menggenjot semangat berkarya masyarakat China itu, elemen-elemen positif dari sistem ekonomi pasar ala negara kapitalis –semisal kompetisi, apresiasi dan sanksi (reward and punishment)– mestilah diserap. Sebab, bila PKC tetap seperti era Mao di mana antara yang-rajin dan yang-malas mendapatkan kompensasi yang sama (吃大锅饭 chi da guofan), tak ada yang akan giat bekerja dan, akibatnya, roda ekonomi tak akan berputar juga.

Deng barangkali paham kaidah uṣūl al-fiqh ini: ”Mā lā yudraku kulluh, lā yutraku kulluh” (apa yang tidak bisa dilaksanakan semua, jangan ditinggalkan semua). Mungkin juga ini: ”Almuhāfaẓah ‘alal qadīmiṣ ṣāliḥ wal akhżu bil jadīdil aṣlaḥ” (melestarikan nilai-nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik).

Betul akan ada yang tersisih dengan sistem ekonomi oplosan yang coba diejewantahkan PKC itu. Namun, Deng berstrategi, ”Biarkan sebagian kaya duluan, tapi dengan syarat, mereka harus membawa yang tertinggal untuk ikutan kaya pula.”

Caranya? Negara harus ambil peran melakukan redistribusi aset. (Contoh termutakhir terkait ini adalah Jack Ma, yang Alibaba-nya dipaksa untuk tidak menguasai semua.)

Bagi Deng, kendati mempelajari sistem ekonomi pasar dari kubu kapitalis hukumnya mubah, tetapi haram untuk latah menyerahkan seluruh aktivitas ekonomi kepada pasar sepenuhnya laiknya mereka. Negara, walau bagaimanapun, wajib mempunyai kontrol terhadap ekonomi (terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak), guna mencegah monopoli dan jomplangnya pendapatan yang ujung-ujungnya akan menciptakan kelas-kelas dalam masyarakat.

Market in state”, demikian sinolog sohor Zheng Yongnian menamai sistem ekonomi yang diterapkan PKC sejak Deng itu. Sebelumnya, Chen Yun menyebutnya sebagai ”ekonomi sangkar burung” (鸟笼经济 niaolong jingji). Orang nomor dua setelah Deng ini menganologikan ekonomi sebagai burung dan negara sebagai sangkarnya. Chen menerangkan, supaya tetap bisa terbang tapi tidak kabur ke mana-mana atau malah mati, burung jangan digenggam, tetapi dibuatkan sangkar dengan ukuran yang sesuai.

Intinya, kata Deng ketika dulu menemui tamu dari Afrika, “Yang penting ekonomi meningkat, kehidupan rakyat membaik dan mereka puas, mau disebut -isme apapun terserah!

Sementara ini, saya kepikiran menyebutnya ”kapitalisme KW”, sekalipun PKC secara resmi menyebutnya ”sosialisme berkarakteristik China” (中国特色社会主义 Zhongguo tese shehuizhuyi).

Ketiga, PKC adalah partai yang lentur, mau beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi.

Tatkala mempelajari kesuksesan Revolusi Bolshevik, PKC menyadari bahwa pihaknya akan gagal jika revolusinya mengandalkan kaum buruh seperti Rusia. Soalnya, China saat itu adalah negara agraris, bukan industri; petani jauh lebih banyak daripada buruh pabrik. Karena itu, Mao menggelorakan revolusinya dengan strategi ”desa mengepung kota” di mana petani bertindak sebagai sokogurunya.

Revolusi kaum tani ini berhasil, tapi kebijakan-kebijakan utopis Mao selanjutnya malah menciptakan kemelaratan akut. Deng –yang kemudian diteruskan oleh Jiang Zemin, Hu Jintao, dan Xi Jinping– menyudahi kemiskinan China dengan memusatkan kebijakan PKC pada pembangunan ekonomi.

Seiring terus membesarnya kue ekonomi negaranya, PKC sadar bahwa, untuk mengukuhkan legitimasi, mereka harus bisa mengakomodir seluas mungkin kepentingan dan keperluan rakyatnya. PKC tahu, kelas menengah yang kian banyak di negaranya, cepat atau lambat, akan menuntut keterwakilan suara mereka di pemerintahan. Demokratisasi akan mereka gemakan dan PKC mesti mengiyakan.

Walakin, demokrasi di mata PKC tidaklah harus melulu berbentuk kontestasi multipartai yang memperebutkan satu orang satu suara. Itu, menurut PKC, hanyalah salah satu cara berdemokrasi dan PKC berhak mencari cara lain yang lebih sesuai dengan kondisi riil negaranya. Yang penting, esensi demokrasi, yakni lahirnya pemerintahan yang bisa menyejahterakan rakyat, tercapai. Perkara bagaimana cara menyejahterakan rakyat, tiap negara mempunyai hak untuk menempuh jalan yang pas dengan sikon masing-masing. Sebagaimana diutarakan Xi Jinping, ”Cocok atau tidaknya sepatu, hanya setelah dipakai sendiri baru tahu” (鞋子合不合脚,自己穿了才知道 xiezi he bu he jiao, ziji chuan le cai zhidao).

PKC merasa, demokrasi multipartai dan satu orang satu suara tidak cocok dengan kondisi negara China yang wilayahnya luas dan populasinya miliaran. Karena itu, dengan kebiasaan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi), PKC mengembangkan apa yang disebut sebagai ”demokrasi intrapartai” (党内民主 dangnei minzhu). Maksudnya, beragam kepentingan politik tidak perlu diperjuangkan dengan membentuk partai baru, kemudian antarpartai beradu dalam arena bernama pemilu. Sebab, PKC merasa bisa menjadi ’rumah bersama’ untuk mewadahi pelbagai kelompok kepentingan dan mereka bisa bermusyawarah-bermufakat di dalamnya.

Apakah tidak akan melahirkan faksi-faksi? Ahli politik elite China dari Brookings Institute, Li Cheng (李成), menjawab bahwa kondisi internal PKC saat ini bisa dikatakan telah berbentuk ”satu partai, dua faksi” (一党两派 yi dang liang pai). Dua faksi dimaksud adalah Faksi Liga Pemuda (团派 tuanpai) yang mewakili kaum proletar/populis, dan Faksi Pangeran Partai (太子党 taizi dang) yang merepresentasikan kaum borjuis/elitis. Presiden Xi Jinping digolongkan Faksi Pangeran Partai, sedangkan Perdana Menteri Li Keqiang termasuk Faksi Liga Pemuda. Mungkin itulah satu di antara beragam musabab China di bawah kepemerintahan Xi –yang tergolong dari faksi perwakilan borjuis– begitu getol terhadap globalisasi dan perdagangan bebas.

Terakhir, tapi tak kalah penting, PKC adalah partai yang tidak gegabah. Partai yang tahun ini genap berusia 100 tahun itu mampu bertahan sampai sekarang karena mengedepankan kehati-hatian dan prinsip alon-alon asal kelakon.

PKC menengarai, koitnya Soviet lantaran kelewat semberononya mereka menyontek Barat melakukan liberalisasi ekonomi dan politik (perestroika dan glasnost) secara ugal-ugalan. Liberalisasi, menurut PKC, harus dilakukan pelan-pelan dari yang paling mudah (ekonomi) ke yang paling sulit (politik).

Apa yang dideskripsikan Justin Yifu Lin dalam bukunya, Demystifying the Chinese Economy, ini menarik untuk disimak dan direnungkan. Mantan wakil presiden Bank Dunia itu mengumpamakan yang dilakukan China dan Soviet adalah bagaikan orang yang akan terjun ke sumur. Soviet ujug-ujug meluncur, sehingga ketika tiba ke dasar sumur, hancur lebur. Sementara China, masih mengisi sumurnya dengan batu (baca: membangun pondasi ekonomi) terlebih dahulu agar sumur menjadi lebih dangkal, supaya saat melompat ke bawah tidak langsung remuk.

Ngomong-ngomong, liberalisasi di Indonesia kayak Soviet atau China, nih?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Kongkow

BELUM lama ini, sebuah kanal Youtube mengunggah cuplikan video pidato Presiden China Xi Jinping dan, sepertinya, sengaja menerjemahkannya secara asal-asalan. Video itu kemudian viral...

Esai

BARANGKALI Anda sempat kepikiran untuk pindah negara, atau sesederhana ingin memiliki kehidupan yang lebih pasti ke depannya, pascapandemi ini? China mungkin bisa jadi salah...

Esai

Melihat Tiongkok melulu sebagai ancaman, bisa jadi malah akan membuat kita ketinggalan peluang

Esai

APAKAH Konfusianisme pendorong atau penghambat modernisasi? Pertanyaan ini sebenarnya kuno, tapi sering mencuat kembali. Maklum, soal itu sering dihubungkan dengan ”keajaiban” ekonomi Asia Timur...