Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Demokrasi vs Sistem Politik Nyeleneh ala China

© foreignpolicy.com

DUA DASAWARSA pertama abad ke-21 adalah masa suram buat demokrasi. Ambil contoh di negeri-negeri yang mengklaim sudah memasuki era di mana kedaulatan rakyat menjadi kekuasaan tertinggi. Di sana demokrasi lebih cocok disebut ‘democrazy’ –atas nama konsep itu, orang boleh bersikap semau gue. Demokrasi juga berarti politik uang dan ideologi buat keuntungan pribadi atau kepentingan golongan.

Karena itu, demokrasi yang mestinya dijalankan dengan adu argumentasi kini lebih merupakan konflik beraroma kekerasan. Bahkan, di Amerika, negeri yang diagungkan sebagai kampiun demokrasi, Partai Demokrat dan Partai Republik saling piting dan saling blokir program. Telah berulang kali pemerintah harus ditutup lantaran rencana anggaran belanja diblokir oposisi, sehingga berbagai program kemaslahatan rakyat harus terhenti.

Belum lagi di suatu negeri yang jumlah partainya segerobak, yang hampir selalu ribut saban hari.

Dalam situasi seperti itu, sekarang ini banyak yang menoleh ke “Model China” (中国模式 Zhongguo Moshi). Slogannya: “Belajar dari China” (向中国学习 xiang Zhongguo Xuexi). Inilah model sistem politik dan pemerintahan yang nyeleneh.

Dulu, sudah jadi argumentasi yang tak bisa ditawar bahwa kemakmuran tak akan tercapai tanpa didampingi demokrasi.

Karena itulah, begitu Uni Soviet bubar, Francis Fukuyama mengibarkan bendera kemenangan demokrasi dan kapitalisme. Ilmuwan sosial-politik Amerika itu kurang lebih mengatakan kapitalisme plus demokrasi telah berjaya dalam perebutan pengaruh melawan sosialisme. Dan, karena itu, pencarian manusia atas aturan kehidupan telah berakhir (the end of history).

Namun, di China kita menyaksikan fenomena sebaliknya. Kesuksesan pembangunan ekonomi China malah diraih karena mereka menyandingkan dua ajaran yang menurut konsep lama tak mungkin bersatu. Itulah otoritarianisme dan kapitalisme. Partai Komunis China (PKC) mampu menciptakan keamanan dan ketertiban –dua dari sekian banyak prasyarat bagi pembangunan ekonomi.

Lalu, di bawah kebijakan baru itu muncullah slogan “sosialisme berkarakteristik China” (中国特色社会主义 Zhongguo tese Shehuizhuyi) dan “ekonomi pasar berkarakteristik China” (中国特色市场经济 Zhongguo tese shichang jingji).

Di bawah sistem ekonomi yang diperkenalkan mendiang Deng Xiaoping itu, orang China didorong untuk ‘xiahai’ (下海) alias terjun ke lautan ekonomi dan bisnis. Itu dilakukan di bawah slogan lain: “menjadi kaya adalah mulia”(致富是光荣的 zhifu shi guangrong de) dan “miskin bukanlah sosialisme” (贫穷不是社会主义 pinqiong bu shi shehuizhuyi). Padahal, selama 1957-1980, Mao dan para pemujanya menganggap itu sebagai perbuatan haram.

Sebagai akibat dari kebijakan baru itu, perekonomian China dalam 30 tahun terakhir ini terus berkembang dengan angka pertumbuhan rata-rata di atas 7 persen per tahun. Hasilnya, China telah berubah dari sebuah negara Dunia Ketiga menjadi raksasa ekonomi global, nomor dua setelah Amerika. Bahkan, diperkirakan paling lambat menjelang 2050, negara ini akan melampaui Amerika dan akan menjadi satu-satunya negara adikuasa di bidang ekonomi, politik, dan militer.

Apakah resep kesuksesan pembangunan yang begitu besar itu?

Jawabannya bisa macam-macam. Tetapi faktor-faktor inilah yang barangkali bisa dikemukakan. Ada argumen bahwa PKC telah berkuasa di daratan China lebih dari 70 tahun. Partai ini telah berakar kuat dan dalam di segala lapisan masyarakat dan birokrasi. Partai ini juga tak pernah memberi peluang kepada adanya kekuatan sosial dan politik yang pada suatu saat punya kekuatan buat menyainginya. Pembantaian Tiananmen 1989 dan peristiwa Falun Gong pada 1990-an adalah contoh tentang PKC yang tak memberi peluang kepada perbedaan pendapat.

Contoh mutakhir adalah peristiwa yang sedang berlangsung di Hong Kong belakangan ini. Pemerintah bekas jajahan Inggris itu ditekan untuk tak toleran terhadap para pendemo yang menuntut pemilihan bebas buat menunjuk seorang pemimpin eksekutif. Sebab, sekali pendemo Hong Kong itu diberi hati, gemanya akan terasa hingga ke China sendiri.

Namun, di sisi lain, PKC cukup fleksibel. Ketika Deng mengubah pedoman PKC dari “politik sebagai panglima” ke “ekonomi sebagai panglima”, hal itu berlangsung tanpa banyak krisis.

PKC tak akan kekurangan pemimpin, lantaran kaderisasi berjalan dengan sangat menuruti aturan. Itu didukung oleh fakta bahwa China merupakan sebuah negara yang penduduknya homogen. Dari sekitar 1,4 miliar manusia, posisi mayoritas, atau 93 persen, dipegang suku Han. Sisanya terdiri atas berbagai suku minoritas yang jumlahnya maksimum 7 persen. Karena itu, menurut argumentasi ini, relatif mudah bagi PKC untuk melakukan rekayasa sosial.

Memang ada masalah dengan suku Tibet yang Buddhis dan orang Uighur di Xinjiang yang muslim. Namun, karena jumlahnya minim, relatif mudah bagi pemerintah China untuk mematahkan segala perlawanan kedua suku militan itu.

Jurus yang dipakai antara lain dengan memberi cap kepada para pembangkang sebagai “kaum separatis”. Hasilnya, mereka tak banyak mendapat dukungan masyarakat internasional. Usaha lain untuk mematahkan oposisi kaum minoritas itu adalah dengan migrasi suku Han ke wilayah-wilayah yang dihuni mereka. Hal itu dikombinasikan dengan asimilasi.


Catatan Penulis: Artikel ini didasarkan pada kolom penulis yang dimuat di halaman 14 KORAN TEMPO edisi 12 Desember 2014. Beberapa perubahan dilakukan untuk ditayangkan AsengID.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

BARANGKALI Anda sempat kepikiran untuk pindah negara, atau sesederhana ingin memiliki kehidupan yang lebih pasti ke depannya, pascapandemi ini? China mungkin bisa jadi salah...

Esai

Melihat Tiongkok melulu sebagai ancaman, bisa jadi malah akan membuat kita ketinggalan peluang

Esai

APAKAH Konfusianisme pendorong atau penghambat modernisasi? Pertanyaan ini sebenarnya kuno, tapi sering mencuat kembali. Maklum, soal itu sering dihubungkan dengan ”keajaiban” ekonomi Asia Timur...

Esai

MENJELANG pertengahan tahun 1950-an, di bawah nama taktik Front Persatuan Nasional, Aidit dan kawan-kawan –yang baru saja merebut kepemimpinan PKI– mendekati Bung Karno dan...