Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Reformasi Sistem Pemilu, Demokratisasi Hong Kong, dan Orde Baru

© ft.com

KONGRES RAKYAT NASIONAL China, kemarin (11/4), resmi ditutup dengan pemungutan suara untuk mengesahkan resolusi perubahan sistem pemilu Hong Kong. Resolusi ini mendapat 2.895 suara setuju, nihil suara menentang, dan 1 abstain. Perolehan suara yang bahkan lebih tinggi ketimbang ketika kongres yang sama memvoting pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, 2020 lalu. Waktu itu, sebanyak 2.878 peserta kongres setuju, 1 menolak, dan 6 abstain.

Kantor Berita Xinhua langsung merilis resolusi berisi 9 poin yang, sebagaimana ditegaskan di bagian penutup, berlaku sejak hari pengumumannya tersebut.

Saya mencatat beberapa hal yang menurut saya menarik sebab akan berkait-kelindan dengan masa depan demokrasi Hong Kong.

Pertama, ditekankan di bagian awal resolusi, pengubahan sistem pemilu Hong Kong ini bertujuan untuk “menjamin patriot sebagai pilar utama [dalam pemerintahan] ‘orang Hong Kong memimpin Hong Kong'”.

Kalimat ini setidaknya mempunyai tiga makna. Satu, yang menjadi petinggi Hong Kong adalah warga Hong Kong sendiri, bukan warga negara China di luar Hong Kong. Dua, warga Hong Kong yang menjadi pemimpin Hong Kong haruslah yang nasionalis. Yang tidak cinta negara, sekalipun warga Hong Kong, tidak boleh. Tiga, penyertaan kata ‘pilar utama’ (zhuti 主体) merupakan konsesi dari pemerintah pusat untuk tetap mengakomodir kelompok anti-Beijing dalam perpolitikan Hong Kong. Kendati, ruang akomodasi yang diberikan hampir pasti tidak akan seluas sebelumnya. Kelompok pro-demokrasi, karenanya, kemungkinan besar tidak akan lagi bisa menjadi mayoritas dan lantang bersuara. Mirip posisi PDI dan PPP kala Golkar masih berkuasa di era Orba: “wujuduhu ka’adamihi”, adanya sama saja dengan tidak adanya.

Kedua, komposisi anggota Komite Pemilihan (xuanweihui 选委会) ditambah satu; dari yang awalnya empat, menjadi lima. Sebelum pengubahan, anggota Komite Pemilihan terdiri dari (1) kelompok bisnis, (2) kalangan profesional, (3) Ormas, dan (4) politisi. Kini bertambah (5) perwakilan orang Hong Kong yang menjadi anggota organisasi nasional. Dengan begitu, jumlah anggota Komite Pemilihan Umum yang awalnya 1.200 orang, bertambah menjadi 1.500 –dengan rincian masing-masing dari lima kalangan itu 300 orang. Komite Nominasi, dari dulu, ditengarai didominasi oleh kelompok pro-Beijing.

Ketiga, kalau dulu tugas Komite Pemilihan adalah untuk menominasikan dan memilih Kepala Eksekutif Hong Kong, sekarang wewenangnya ditambah: Menominasikan sebagian, dan memilih, anggota legislatif (LegCo) Hong Kong.

Yang dinominasikan dan yang dipilih Komite Pemilihan, sudah barang tentu akan berpedoman pada apa-apa yang sudah digariskan Beijing. Dus, kebijakan-kebijakan yang dibuat eksekutif dan legislatif Hong Kong mestilah juga diadaptasikan dengan, meminjam istilah Orba, ‘Garis Besar Haluan Negara’.

Keempat, penominasian Kepala Eksekutif Hong Kong pun berubah: Harus mendapatkan tidak kurang dari 188 suara anggota Komite Pemilihan yang di antaranya termasuk paling sedikit 15 suara dari masing-masing kalangan anggota Komite Pemilihan, baru setelah itu bisa mencalonkan diri sebagai calon Kepala Eksekutif.

Kelima, jumlah dan metode pemilihan anggota legislatif juga dirombak. Jumlahnya: Dari yang sebelumnya 70 kursi, menjadi 90 kursi. Metode pemilihannya: Dari yang sebelumnya (1) sebagian dipilih langsung di beberapa daerah dan (2) sebagian lainnya dipilih oleh golongan tertentu, sekarang ditambah (3) sebagian lagi dipilih oleh Komite Pemilihan. Tak jelas bagaimana proporsi anggota legislatif dari masing-masing tiga metode pemilihan itu. Apakah 40:30:20? Atau 30:30:30? Entah.

Terakhir, pendirian satu lembaga baru bernama Komite Kualifikasi Kandidat (Houxuanren Zige Shencha Weiyuanhui 候选人资格审查委员会). Tugasnya adalah untuk melakukan screening terhadap calon anggota Komite Pemilihan, calon Kepala Eksekutif, dan calon anggota legislatif.

Romantisme Masa Lalu

Apakah semua ini adalah upaya Beijing untuk mencengkeram dan menghambat demokratisasi Hong Kong laiknya yang diberitakan media-media arus utama dunia? Jawabannya bergantung pada perspektif yang dipakai.

Yang jelas, dari kacamata historis, sebagai ibu dari demokrasi parlementer, Inggris tidak pernah memberikan Hong Kong demokrasi penuh selama 155 tahun menjajah sana. Baru ketika pada 1982 Inggris dan China mulai melakukan negosiasi mengenai penyerahan kembali Hong Kong, pemerintah kolonial itu memutuskan untuk menggenjot proses demokratisasi tanah jajahannya tersebut. Lebih-lebih setelah diterbitkannya Deklarasi Bersama Sino-Britain pada 1984. Pemilihan langsung pun diperkenalkan untuk sejumlah kursi dewan legislatif pada 1991.

Gubernur Hongkong Chris Patten yang baru ditunjuk Inggris, setahun kemudian, mengajukan proposal reformasi pemilu dewan legislatif Hong Kong yang akan memulai masa jabatan pada 1995 hingga 1998. Di dalam proposal ini, dia mengubah aturan konstituen fungsional yang sebelumnya dipilih secara tidak langsung oleh elite-elite bisnis besar, menjadi dipilih langsung oleh masyarakat.

Langkah itu disambut gembira oleh kubu pro-demokrasi, tetapi ditentang oleh faksi pro-bisnis dan pemerintah China –sebab akan mengancam kepentingan dagang mereka di tengah ekonomi China yang terus tumbuh pasca-Reformasi dan Keterbukaan.

Artinya, adalah fakta bahwa, sejak awal, gerakan demokrasi Hong Kong tidak mendapatkan dukungan berarti dari kalangan elite ekonomi. Termasuk juga pada unjuk rasa besar-besaran menduduki Central yang pecah pada 2014 silam. Alih-alih mendukung demokrasi, kelompok bisnis lokal Hong Kong lebih memilih mengamankan jejaring ekonomi mereka yang dirajut seiring dengan terus membesarnya pengaruh ekonomi China di kancah regional dan global.

Bagi elite bisnis Hong Kong, mungkin berlaku petuah mendiang Lee Kuan Yew di depan Chris Patten, “I have never believed that democracy brings progress. I know it to have brought regression!” Saya tidak pernah percaya bahwa demokrasi akan membawa kemajuan. Yang saya tahu, demokrasi telah membawa kemunduran!

Atau wejangan Lee Kuan Yew dalam buku The Man and His Ideas (1998) ini: “People want economic development first and foremost. The leaders may talk something else. You take a poll of any people. What is it they want? The right to write an editorial as you like? They want homes, medicine, jobs, schools.” Orang-orang menginginkan pembangunan ekonomi, pertama dan terutama. Para pemimpin mungkin membicarakan hal lain. Bikinlah jajak pendapat setiap orang. Tanyakan apa yang mereka inginkan? Hak untuk menulis editorial seperti yang kamu sukai itu? Mereka menginginkan rumah, obat-obatan, pekerjaan, sekolah.

Sementara itu, kelompok pro-demokrasi terus khawatir dengan masalah ekonomi yang kian mencekik selama ini. Jurang antara yang miskin dan yang kaya terus menganga. Hal ini tergambar dari rasio gini Hong Kong yang naik sekitar 25 persen dari 0,43 pada 1971 ke 0,539 pada 2017 berdasar data Cencus and Statistics Department Hong Kong. Belum lagi harga median rumah yang lebih mahal 30 persen daripada di New York sejak 2013, menjadikan Hong Kong sebagai kawasan dengan harga rumah termahal di dunia. Dan, yang paling disesalkan kelompok pro-demokrasi, interdependensi ekonomi Hong Kong terhadap China semakin meninggi. Sejak 1985 sampai sekarang, China istikamah menjadi mitra dagang terbesar Hong Kong.

Di tengah kondisi demikian, bertumbuhan rakyat Hong Kong yang merindukan romantisme pemerintahan Inggris kembali, meski menjajah mereka. Sama seperti merebaknya rakyat Indonesia yang merindukan Orba karena, katanya, apa-apa yang serba murah harganya, meski termasuk juga nyawa.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

SAYA tak menduga acara sederhana yang digagas 4 tahun yang lalu –acara peringatan Tragedi Mei ’98 dengan makan rujak pare sambal kecombrang itu– mendapat...

Esai

”Saya menjadi semakin yakin, peristiwa kerusuhan Mei ’98 tidak akan pernah mendapat pengakuan”

Esai

BILA boleh disimpulkan secara sederhana, hubungan bilateral Indonesia dengan China yang dijalin sejak 1950 itu, ”kuat di atas tapi rapuh di bawah”. ”Kuat di...

Esai

PADA 10 April 2021 lalu, saya diminta berbicara mengenai ”hubungan antaretnis” untuk mengisi acara diskusi daring #CasCisCus yang diselenggarakan Center for Chinese Indonesian Studies,...