Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Kalau Terus Begini, China Akan Lari dan Ogah Investasi di Indonesia Lagi

Banyak sekali rekan-rekan China yang melihat Indonesia adalah negara yang penuh dengan ketidakpastian

Potongan kover majalah TEMPO edisi 31 Agustus-6 September 2015 © Istimewa

MEMANG bukanlah sesuatu yang mudah untuk menulis dan menembus Aseng.id dengan tulisannya yang khas: bisa membuat siapapun yang jengah dengan China tersedak tiap membaca artikel-artikelnya.

Namun, itulah gunanya media, bukan? Perimbangan opini yang terkadang kita sendiri juga tidak sadar telah tergiring opini elite yang menghendaki sebagian masyarakat memercayai apa yang mereka nyatakan.

* * *

Kita semua tahu, hal-hal mengenai media, China, dan post-truth adalah sesuatu yang saling berkaitan dan perwujudannya gampang sekali kita saksikan di sekitar kita beberapa tahun belakangan.

Betapa tidak, media-media di Indonesia terbiasa menggunakan lead yang bisa membuat orang ingin baku hantam. Belum lagi penggunaan headline dan thumbnail yang bukan lagi kadang, tapi sering, tidak nyambung dengan konten. Ditambah, ketika kita klik beritanya, eh masih harus membuka berhalaman-halaman untuk membaca artikel yang cuma seupil.

Praktik-praktik kontemporer media siber inilah (tak terkecuali media mainstream), yang menurut saya membuat semakin banyak orang malas membaca, terutama membaca berita. Ngapain pula? Wong isinya iklan semua!

Padahal, media-media mainstream sangatlah dibutuhkan karena tentu awak-awak yang menggawanginya sudah banyak yang senior dan mestinya memiliki filter yang cukup jika dibandingkan dengan media-media karbitan.

Kalau mengharapkan masyarakat harus subscribe koran digital dulu supaya terhindar dari ads, wah mohon maaf, beli kuota saja mungkin sebagian besar masyarakat kita masih kuota harian.

Tak heran bila kemudian banyak dari netizen kita yang hanya lihat thumbnail, headline, caption, lalu ngegas dan gelut di kolom komentar.

* * *

Saya sengaja menulis mukadimah di atas untuk mengatakan, dari kebiasaan (ber)medianya saja, sebetulnya sudah bisa dikatakan itu adalah satu bentuk “clash of civilization” antara Indonesia dengan China.

Pasalnya, sebagai orang yang pernah menghabiskan 5 tahun umur di China, saya merasa bahwa dengan media yang dikontrol dan banyaknya aplikasi dari Palo Alto yang diblokir pemerintah, membuat arus informasi di China seakan menjadi “lebih sederhana”. Kita yang notabene warga negara asing di sana juga tidak merasa diributkan oleh viralitas konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Jauh sekali berbeda dengan kenyataan yang kita temukan setiap saat di Indonesia.

Makanya, banyak WNA asal China yang berada di Indonesia, terutama yang memiliki bisnis dan investasi, merasakan culture shock terhadap realitas (ber)media di negara kita.

Misalnya soal vaksin China yang sedang ramai belakangan ini. Padahal, persepsi pihak sana adalah karena pemerintah Indonesia sudah bersepakat untuk melaksanakan kerja sama uji vaksin, maka dipikirnya sudah tidak akan ada lagi permasalahan.

Namun kenyataannya, karena perbedaan karakteristik (ber)media di China dan di Indonesia tadi, kerja sama yang sedianya adalah sesuatu yang baik ini malah berubah menjadi sesuatu yang berkonotasi kurang sedap.

* * *

Itu clash di dunia maya. Bagaimana dengan di dunia nyata? Saya catat beberapa dari pengalaman saya menemani investor China ke Indonesia.

Pertama, clash yang disebabkan oleh beragamnya corak dan tujuan organisasi-organisasi nirlaba (NGO) yang memang merupakan bentuk pengejawantahan berdemokrasi dan kebebasan berserikat yang dimiliki masyarakat Indonesia. Sedangkan di China, bisa dibilang tidak ada NGO yang betul-betul bebas dari hukum dan kontrol pemerintah mereka.

Kedua, clash terkait kepastian. Banyak sekali rekan-rekan China saya yang melihat Indonesia adalah negara yang penuh dengan ketidakpastian. Tidak pasti kapan kurva COVID-19 akan melandai; tidak pasti kapan program vaksinasi akan betul-betul dijalankan untuk semua kalangan; tidak pasti kapan sekolah, kampus, dan institusi pendidikan lainnya akan kembali beroperasi dengan prokes yang ada; tidak pasti apakah Omnibus Law akan betul-betul memiliki turunan regulasi yang akan membawa sentimen positif ke pasar investasi … dan seterusnya.

Ini kita belum bahas aspek-aspek soal kepastian hukum di lapangan, lho, ya. Bahaya! Nanti di depan rumah saya tiba-tiba ada abang nasgor mangkal. Bercanda, Pak Jendral, ampun…

Hanya ada satu yang pasti: pengetahuan sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap China masih sangat terbatas dan pandangannya cenderung negatif. Sampai 1.000 postingan artikel di Aseng.id inipun saya kira kondisi demikian masih cenderung tidak akan berubah.

Agak lucu, misalnya, keriuhan ketika WNA asal China yang sebetulnya sudah memiliki KITAS masuk ke wilayah Indonesia, beberapa waktu lalu. Padahal, WNA yang masuk ke Indonesia selama ‘larangan penerbangan internasional’ ini juga bukan hanya berasal dari China. Saya pernah temui, ada WNA dari Rusia –yang merupakan pilot-pilot helikopter yang bekerja sama dengan BNPB– masuk ke Indonesia untuk mendistribusikan bantuan di beberapa titik banjir di Kalimantan Selatan. Orang Indonesia yang bekerja di China pun sudah diperbolehkan masuk ke teritori China.

Tentu, ini juga kembali kepada pemerintah kita yang kurang antisipatif melihat ekses dari kebijakan yang sering tidak dikomunikasikan ke publik dengan baik.

Ketiga, dan ini yang paling penting, clash yang menyangkut cita-cita China untuk menjadi negara hebat kelas dunia, bukan cuma kelas Indonesia.

Itu harus kita camkan betul-betul. Soalnya, negara kita Indonesia ini, bagaimanapun berkembangnya sekarang, dan paling tidak hingga 5 tahun mendatang, tetap akan dilihat China sebagai negara tujuan investasi semata.

Ketika hanya dijadikan tujuan investasi, negara kita akan terus dipandang China sebagai ‘dispensable country‘, alias negara yang tidak penting-penting amat keberadaannya bagi mereka.

Kalau ternyata memang kondusivitas dan iklim berbisnis di Indonesia semakin lama semakin penuh dengan ketidakpastian, tentu insting bisnis akan memutuskan untuk mencari tempat yang lebih ramah. Dalam hal ini, secara tren, Vietnam dan Thailand adalah kompetitor terdekat Indonesia secara geografis.

Kenyataan adanya perusahaan-perusahaan besar (seperti Panasonic, Toshiba, Nissan, Ford, General Motors, dll.) yang minggat atau berhenti beroperasi di Indonesia harus menjadi evaluasi riil para pemangku kebijakan.

* * *

Lalu mau apa?

Intinya kita harus mencari solusi, alih-alih berkubang pada permasalahan.

Isu mengenai media, persepsi kebudayaan, ongkos sosial nonteknis, regulasi dan hukum, ini semua harus dijelaskan secara komprehensif.

Rempongnya, dalam hal ini Indonesia umumnya kurang mendetail dan terlalu high-context. Padahal, untuk hal-hal yang berkaitan dengan investasi, bentuk komunikasinya mestinya dikonversi menjadi low-context dan minim multitafsir.

Banyak pejabat elite di pusat yang ketika bertemu calon investor cenderung cuma memberikan gambaran-gambaran makro yang menggembirakan, tapi kurang bisa jujur dengan hal-hal mikro yang justru akan dialami langsung oleh para pelaku bisnis itu. Problem ini tidak hanya berlaku untuk pebisnis asal China, tapi juga dari negara-negara lain.

Dalam konteks China, briefing dan penjelasan mengenai perilaku jurnalisme dan media di Indonesia perlu dijelaskan betul kepada mereka: bahwasanya Indonesia memiliki kebebasan pers dan aturan-aturan yang jelas terkait itu. Dengan begitu, diharapkan bila nanti ada kendala di lapangan, tinggal merujuk pada segenap aturan formal yang berlaku.

Dengan mengetahui ruwetnya kondisi media di Indonesia sejak awal, pihak perusahaan China idealnya bisa mengalokasikan SDM public and media relations secara lebih baik dan lebih siap.

Demikian juga yang berkaitan dengan beragamnya NGO di Indonesia, yang sedianya semua hal di lapangan terkait mereka bisa dikomunikasikan. Itu cincai lah…

Keberadaan NGO merupakan pilar penting di masyarakat. Mereka bisa bekerja sama dengan segenap stakeholder yang ada sehingga membentuk suatu kesatuan.

Hanya saja, ketidaktahuan dan ketidaksiapan untuk menghadapi kondisi di lapangan yang sangat multistakeholder inilah yang, lagi-lagi, membuat perusahaan China tidak mengalokasikan SDM yang mumpuni untuk mengurus itu.

Mengenai kepastian, terlebih kepastian hukum, ini merupakan masalah pelik yang entah di periode pemerintahan siapakah baru bisa terselesaikan. Jangan sampai perkara-perkara yang terjadi di sekitar pusat pemerintahan saja yang berjalan mulus, sedangkan di pelosok terseok-seok. Mainframe hukumnya, kan, sama. Yakni UUD 1945 beserta turunannya.

* * *

Akhirulkalam, njelimetnya kondisi Indonesia –seperti di antaranya yang ditulis dalam tulisan ini– ada baiknya disampaikan saja secara gamblang kepada pihak terkait di China.

Jangan sampai para praktisi bisnis, akademisi, dan mungkin orang awam China membahas Indonesia di grup-grup WeChat atau medsos-medsos mereka lainnya namun hanya sebatas pemahaman mereka, alias bukan Indonesia yang sesungguhnya –persis ketika publik Indonesia membahas China.

Kalau hal itu terjadi, ya selamat, kita masih berada di lingkaran setan bias informasi –baik dari pihak domestik Indonesia sendiri maupun dari para praktisi asal China tadi.

Ya syukur-syukur kalau ulasan-ulasan di Aseng.id ini masuk ke radar pembacaan para pemangku kepentingan elite, sehingga paling tidak mereka bisa secepatnya berbenah dan berkaca bahwa kita sama-sama belum bisa jujur dan menyampaikan apa adanya mengenai negara kita sendiri.

1 Comment

1 Comment

  1. Avatar

    sokanantha

    26 Februari 2021 at 6:41 am

    when wil be ouwer world can be realy peace if this condition always goin on…? people must go cooperate in real life for good business hopely!!!

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

BARANGKALI Anda sempat kepikiran untuk pindah negara, atau sesederhana ingin memiliki kehidupan yang lebih pasti ke depannya, pascapandemi ini? China mungkin bisa jadi salah...

Esai

Melihat Tiongkok melulu sebagai ancaman, bisa jadi malah akan membuat kita ketinggalan peluang

Esai

BILA boleh disimpulkan secara sederhana, hubungan bilateral Indonesia dengan China yang dijalin sejak 1950 itu, ”kuat di atas tapi rapuh di bawah”. ”Kuat di...

Esai

Indonesia seyogianya adalah negara yang paling tahu tentang perkembangan China. Caranya ialah dengan membaca yang tersirat, bukan melulu yang tersurat