Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Tionghoa, Gus Dur, dan Tugas yang Belum Selesai

Politik kebencian masih membayangi kita, menjadi tantangan besar untuk menjaga agar Indonesia tetap ber-bhinneka tunggal ika

© Instagram Jaringan GUSDURian Indonesia

IMLEK tahun ini dibayangi dengan serangkaian bencana yang mengelilingi kita, warga Indonesia. Pandemi yang telah berlangsung lebih dari satu tahun, memaksa kita semua untuk menggeser pola hidup kita. Persebaran COVID-19 telah mengubah tatanan kehidupan, dari ekonomi, politik, pendidikan, hingga relung sosial budaya kita semua.

Selain itu, bencana alam juga menyergap kita semua, membikin hidup makin menantang. Tanah longsor, banjir, dan segenap bencana alam terjadi secara beruntun di pelbagai kota di Indonesia.

Perayaan Imlek yang dikelilingi beragam bencana pada tahun ini, seyogianya menyadarkan kita bahwa ini harus menjadi momentum titik balik untuk meningkatkan solidaritas sosial antaretnis dan kelompok: bahwa kita berada dalam satu kesatuan bangsa, dalam frame ke-bhinneka-an Indonesia.

Namun, ada juga bencana dan tantangan yang terus mengintip bagi kelompok minoritas di Indonesia.

Apa bencana dan tantangan itu? Yakni, kita kini menghadapi meningkatnya skala kebencian di ruang publik, terutama yang ditopang oleh kontestasi politik. Kebencian menyeruak di ruang publik kita hingga menghantam kelompok minoritas yang seharusnya mendapat pembelaan.

Kita mengingat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi cermin besar betapa bara api kebencian masih tersimpan. Kontestasi politik membongkar api dalam sekam itu hingga tersulut dan terbakar. Energi kebencian meluap, yang ditopang oleh api-api politik etnis dan kapitalisasi isu-isu agama.

Hasilnya kita ketahui bersama: muncul perdebatan kembali tentang pribumi vs non-pribumi, isu aseng dan asing, serta beragam tema lain yang mencuat dalam perdebatan di ruang publik kita. Faktor minoritas ganda (double-minority) yang disandang oleh salah satu kontestan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 itu memang berpengaruh. Namun, api kebencian terhadap etnis Tionghoa dan kelompok minoritas lainnya ternyata dengan mudah tersulut oleh kepentingan politik.

Kebencian itu terus berlanjut pada ruang-ruang kontestasi politik selanjutnya. Pada Pilpres 2019 lalu, pelintiran kebencian juga mengemuka, yang dikemas dalam isu-isu sensitif terkait etnis dan agama. Politik kebencian masih membayangi kita, menjadi tantangan besar untuk menjaga agar Indonesia tetap ber-bhinneka tunggal ika.

Lalu, bagaimana kita memaknai perayaan Imlek di tengah bencana alam, bencana kemanusiaan, dan arus deras kebencian itu? Bagaimana kita mengatasi pelintiran kebencian (hate spin) agar ke depan tidak terulang lagi diskriminasi terhadap kelompok minoritas?

Di tengah meningkatnya politik kebencian, perjuangan Gus Dur terhadap kelompok minoritas menjadi sangat relevan.

Saat ini, kelompok Tionghoa serta kelompok minoritas lainnya di Indonesia masih berada dalam bayang-bayang diskriminasi politik serta amunisi kebencian yang tertebar di ruang publik. Kebencian itu bisa saja meledak seiring dengan pemicu-pemicu sosial-politik yang mengeskalasi.

Charlotte Setijadi (2019) dalam publikasi ‘Anti Chinese Sentiment and the Return of the Pribumi Discourse’ menjelaskan betapa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan sentimen anti-China. Setijadi menyampaikan bahwa pada era Reformasi pasca-Soeharto, sentimen anti-China belum sepenuhnya hilang dari psikologi orang-orang Indonesia –yang mengakibatkan perdebatan terhadapnya tidak sepenuhnya berakhir. Bahkan, muncul kembali perdebatan pribumi vs non-pribumi di ruang komunikasi publik serta jagat netizen.

Perdebatan pribumi vs non-pribumi juga memperlebar polarisasi antarwarga di negeri ini. Polarisasi yang ditumbulkan oleh politik yang menggunakan isu etnis dan agama sebagai komoditas, menggerus kebersamaan dalam ragam budaya keindonesiaan kita.

Selain itu, kesenjangan ekonomi bagi masyarakat Indonesia terasa demikian lebar. Seiring hari kian terlihat yang kaya makin kaya, yang miskin makin sengsara. Persoalan kesenjangan ekonomi ini juga membutuhkan solusi nyata, agar gap ini tidak bergeser menjadi kebencian etnis. Pemerataan ekonomi menjadi isu penting yang harus diselesaikan dengan kebijakan strategis agar tidak berubah menjadi isu rasial.

Teladan Gus Dur

Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, komunitas Tionghoa pernah merasakan susahnya merayakan Imlek. Lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967, rezim Orde Baru memberangus kebebasan warga Tionghoa dalam bidang agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Perayaan Imlek tidak dibolehkan dihelat di ruang publik, tidak ada lagi tontonan barongsai di acara-acara komunitas Tionghoa, kelenteng menjadi sepi-senyap.

Namun, Gus Dur merombak kebijakan dengan menerbitkan Inpres No. 6/2000, yang isinya mencabut Inpres No 14. tahun 1967 itu. Selanjutnya, pada 9 April 2001, pemerintahan Gus Dur menerbitkan Keppres No. 9/2001, yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Perjuangan Gus Dur ini terasa sangat mendalam di kalangan orang-orang Tionghoa, sehingga mereka memberikan penghargaan kepada Gus Dur sebagai ‘Bapak Tionghoa’ (Aziz, 2021).

Pengabdian dan perjuangan Gus Dur dalam membela kelompok minoritas yang terpinggirkan (mustadh’afin) menjadi teladan bagi kita. Gus Dur berpihak kepada orang-orang Tionghoa, serta kelompok minoritas lain di Indonesia, sebagai perjuangan kemanusiaan. Bahwa, kebijakan pemimpin haruslah tertuju pada kemasalahatan publik, kesejahteraan seluruh rakyatnya.

Dalam konteks kiwari, perjuangan Gus Dur haruslah diteruskan oleh generasi saat ini. Pengabdian Gus Dur dalam membela kelompok minoritas belumlah sepenuhnya selesai, maka harus kita lanjutkan. Tantangan besar dalam menjaga keharmonisan dan kebhinnekaan menghadang kita semua. Isu pribumi vs non-pribumi, anti-China, hingga beragam problem mendasar yang dihadapi kelompok minoritas, merupakan kerja besar yang membutuhkan kolaborasi bersama.

Gus Dur telah membuka jalan, siapkah kita melanjutkan?

1 Comment

1 Comment

  1. Avatar

    Rifki Tommy Naufal

    14 Februari 2021 at 9:12 pm

    Bagaimana Islam di China dalam menyikapi isu2 yang sedang terjadi dalam beberapa waktu lalu seperti kasus Etnis islam Uyghur dan lalu bagaimana cara atau bentuk pengintegrasian umat islam di China saat ini agar tetap eksis di negara cina sendiri? Lalu bagaimana umat Tionghoa Indonesia melihat sikap intoleransi yang tengah sering terjadi di indonesia apakah berpengaruh kepada stigma umat Tionghoa Indonesia terhadap umat islam di indonesia?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

SESUATU yang mengejutkan saya –yang sejak 2019 menjadi mahasiswa baru Tianjin University– adalah banyaknya mahasiswa asal benua Afrika. Tak jarang kami bertemu di dapur...

Esai

SAYA tak menduga acara sederhana yang digagas 4 tahun yang lalu –acara peringatan Tragedi Mei ’98 dengan makan rujak pare sambal kecombrang itu– mendapat...

Esai

”Saya menjadi semakin yakin, peristiwa kerusuhan Mei ’98 tidak akan pernah mendapat pengakuan”

Esai

TULISAN ini akan saya awali dengan pertanyaan ”mengapa China mau repot-repot membela Palestina?” Namun kalau antum, para pembaca, mengharapkan saya menulis tulisan yang lebih...