Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Kebijakan Gus Dur dan Tantangan Kebangsaan Pemuda Tionghoa

Gus Dur berpegang pada tradisi pesantren beserta khazanah pengetahuannya yang kokoh, yang menjadikan beliau kokoh dalam prinsip, lentur dalam tindakan

© Gun Gun Gunadi/Historia

BEBERAPA waktu lalu, saya diundang oleh Universitas Kristen Petra untuk diskusi rutin dalam serial kajian Tionghoa. Pada agenda yang digelar UK Petra dan Center for Chinese Indonesian Studies itu, saya menyampaikan presentasi dengan tema ‘Gus Dur dan Tionghoa: Kebijakan untuk Kemanusiaan’. Saya menyampaikan bagaimana fondasi pemikiran dan perspektif Gus Dur dalam mendorong kebijakan yang memutus diskriminasi terhadap komunitas Tionghoa.

Mengapa Gus Dur membela komunitas Tionghoa?

Dalam sepanjang pengabdian hidupnya, Gus Dur konsisten membela kelompok minoritas yang terdiskriminasi, atau kalangan mustadh’afin. Kelompok inilah yang menurut Gus Dur harus dibela, didukung agar mereka mendapat hak-hak hidup yang wajar –hak sebagai warga negara maupun hak sebagai pemeluk agama.

Saya menyampaikan bahwa Gus Dur berpikir dengan landasan yang kokoh, yang menjadikan sikapnya jelas fondasinya, dan berprinsip kuat. Landasan itu, yakni penguasaan yang kuat atas kaidah-kaidah fikih dan ushul fikih, yang kemudian menjadi instrumen untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai pencerahan publik. Saya sampaikan, bahwa Gus Dur berpegang pada tradisi pesantren beserta khazanah pengetahuannya yang kokoh, yang menjadikan beliau punya identitas yang khas: kokoh dalam prinsip, lentur dalam tindakan.

Tentu saja, mereka yang belum mengenal khazanah pengetahuan pesantren, khususnya fikih dan ushul fikih, akan susah membaca langkah Gus Dur. Sering kali, Gus Dur dianggap tidak punya prinsip, atau langkahnya tidak bisa ditebak. Tapi, bagi mereka yang memahami Gus Dur beserta khazanah pesantren, tentu akan bisa meraba-raba: bahwa perjuangan Gus Dur merupakan perjuangan kemanusiaan. Bahwa, nilai-nilai utama yang diperjuangkan beliau, adalah nilai kemanusiaan. Prinsip ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan keislaman), ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan kemanusiaan), dan ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan) dipraktikkan secara komprehensif oleh Gus Dur.

Ketika menjadi Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2009 hingga Juli 2001, Gus Dur bekerja keras dengan melakukan perubahan strategis dalam pelbagai kebijakan. Di bidang diplomatik dan relasi antarnegara, dalam kurun waktu pendek sebagai presiden, Gus Dur telah mengunjungi lebih dari 50 negara. Meski dianggap memanfaatkan kesempatan untuk ‘pelesiran’, Gus Dur tetap cuek saja, fokus pada misi diplomatiknya.

Gus Dur juga mendorong penghapusan diskriminasi terhadap kelompok minoritas Tionghoa. Yakni menetapkan Inpres nomer 6 tahun 2000, yang mencabut Inpres No. 14 tahun 1967 tentang larangan agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Kemudian, Gus Dur menerbitkan Keppres nomer 9/2001, yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif.

Kebijakan Gus Dur ini kemudian diteruskan oleh presiden-presiden yang menjabat setelah beliau. Presiden Megawati Soekarnoputri menetapkan Imlek sebagai Hari Libur nasional, melalui Keppres nomer 19 tahun 2002, sebagai dukungan politik dan penghormatan terhadap komunitas Tionghoa. Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menetapkan kebijakan yang mendukung komunitas Tionghoa dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967. Melalui Keppres itu, Presiden SBY mengganti istilah ‘Cina’ dan/atau ‘China’, dengan ‘Tionghoa’. Singkatnya, ada perubahan signifkan terkait posisi dan kebijakan negara dalam mengelola keragaman, membuka kesempatan kepada kelompok Tionghoa.

Tantangan Tionghoa ke depan

Meski komunitas Tionghoa mendapat ruang yang lebih lebar pada era reformasi, namun ada tantangan besar yang menghadang. Warga Tionghoa memang diperbolehkan menjalani profesi yang lebih luas, tidak terbatas sebagai pedagang semata. Kini, kita bisa melihat orang-orang Tionghoa menjadi dokter, dosen, pegawai pemerintah, TNI-Polri, hingga menjadi politisi –ragam profesi yang pada masa Orde Baru sangat kecil peluangnya bagi komunitas Tionghoa.

Orang-orang Tionghoa kini bebas mengekspresikan pemikiran dan gagasan di ruang publik. Ritual budaya, ekspresi agama, hingga tradisi-tradisi Tionghoa mewarnai Indonesia masa kini. Perayaan Imlek di beberapa kawasan menjadi ruang pertemuan lintas kelompok, sebagai kawah interaksi sosial.

Akan tetapi, interaksi sosial tidak sepenuhnya berlangsung mulus. Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu menjadi catatan penting bagi kita semua, bahwa sentimen etnis masih menjadi tantangan bagi masa depan relasi antar anak bangsa. Pada waktu itu, kasus Ahok meledak sebagai medan pertarungan politik kebencian. Ahok sebagai aktor politik dari minoritas ganda (double-minority; suku dan agamanya adalah sama-sama minoritas —Red.), terdesak oleh imaji-imaji bahwa Tionghoa adalah asing, bukan pribumi. Diskursus pribumi dan non-pribumi kembali mengemuka.

Meski kebijakan negara telah memberi ruang bagi komunitas Tionghoa tampil di ruang publik untuk mengekspresikan identitasnya, memori gelap kebencian dari masa lalu masih menggelayut. Bahwa Tionghoa menjadi bagian dari keragaman Indonesia tidak sepenuhnya diterima. Bahwa orang-orang Tionghoa boleh menjadi pejabat publik dan pemimpin negara, berlawanan dengan sentimen etnis dan agama. Ini tentu menjadi tantangan besar yang harus terus menerus dicari solusinya.

Lalu, ada juga tantangan lain yang menghadang: bagaimana mewariskan nilai toleransi dan menguatkan kohesi sosial bagi generasi muda Tionghoa? Bagaimana agar pemuda-pemuda Tionghoa, bahkan generasi Y dan Z, mewarisi nilai-nilai keindonesiaan-kebangsaan?

Tantangan ini muncul ketika ruang interasi generasi muda Tionghoa dengan kelompok etnis-sosial lain semakin menyempit. Pembauran antarkomunitas semakin jarang lingkup dan persebarannya. Saat ini, tumbuh sekolah-sekolah khusus bagi generasi pelajar Tionghoa, serta ruang interaksi sosial yang makin minim bagi generasi mereka. Generasi muda Tionghoa jangan sampai ekslusif dan terputus relasi kulturnya dengan komunitas lainnya.

Jika generasi Y dan Z sangat adaptif dengan komunikasi digital, maka pesan-pesan toleransi dan nilai kebangsaan juga harus menembus medium media digital. Konten-konten yang menumbuhkan interaksi antaranak bangsa, menguatkan toleransi, serta melapangkan ikatan sosial lintas budaya menjadi kuncinya. Mewariskan semangat kebangsaan ini menjadi tantangan bersama saat ini.


Catatan Redaksi: Apa yang dimaksud dengan ‘sekolah-sekolah khusus bagi generasi pelajar Tionghoa’ oleh penulis barangkali di antaranya adalah apa yang dinamai, meski tidak semuanya, ‘sekolah tiga bahasa’ –atau yang oleh kalangan Tionghoa kiwari sebut sebagai ‘san yu xuexiao‘ (三语学校) dalam bahasa Mandarin.

Dinamai demikian karena sekolah-sekolah itu mengajarkan tiga macam bahasa: bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Umumnya, sekolah-sekolah ini didirikan oleh tokoh Tionghoa setempat yang peduli terhadap pendidikan dan keberlanjutan penguasaan bahasa Mandarin sebagai salah satu identitas etnik Tionghoa yang sempat terhapus (untuk tidak mengatakan dihapus) selama lebih dari 30 tahun rezim Orde Baru.

Sejak berdiri pertama kali pada 2004, berdasar data sementara yang dirilis oleh Asosiasi Sekolah Tiga Bahasa (Yinni San Yu Xuexiao Xiehui 印尼三语学校协会) pada 2013, jumlah ‘sekolah tiga bahasa’ di Indonesia sudah lebih dari 50 sekolah. Mayoritas berdiri di Pulau Jawa.

Yang menarik, di beberapa tempat, yang menjadi pengajar bahasa Mandarin ‘sekolah tiga bahasa’ ini selain guru yang didatangkan langsung dari China, juga ada yang merupakan alumni pesantren yang menamatkan pendidikannya di China. Santri, yang notabene non-Tionghoa dan bahasa ibunya bukan Mandarin, menjadi pengajar bahasa Mandarin generasi muda Tionghoa. Aneh tapi nyata.

Selain itu, beberapa ‘sekolah tiga bahasa’, kalau bukan semuanya, juga menerima murid dari ‘etnik sahabat’ (you zu 友族) –demikian ‘pribumi’ lumrah disebut oleh kalangan Tionghoa saat ini.

Kita berharap, dengan begitu, kedua belah pihak (etnik Tionghoa dan ‘etnik sahabat’) bisa kian membaur, akur, toleran, inklusif, demi tercapainya cita-cita besar ‘persatuan Indonesia’ dan ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Tentu, untuk menuju ke sana, Gus Dur sedari jauh-jauh hari sudah mewejang, “Tak peduli apa agama atau sukumu, yang penting bisa berbuat baik untuk semua orang.”

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

”Saya menjadi semakin yakin, peristiwa kerusuhan Mei ’98 tidak akan pernah mendapat pengakuan”

Esai

Kita suku Tionghoa, adalah PRIBUMI INDONESIA, yang sejajar dengan seluruh suku-suku pribumi lain yang ada di NKRI

Kongkow

Kematian adalah saripati kehidupan

Kongkow

Kacang dan jerami kacang berasal dari pohon yang sama, mengapa harus saling mencederai?