Connect with us

Ketik yang ingin anda cari

Aseng.id

Esai

Kelakuan Politikus Cina sejak SARS hingga COVID-19

Pejabat-pejabat di tiap-tiap tingkat di Cina banyak yang mempunyai dorongan untuk menyampaikan informasi yang telah dipermak sedemikian rupa kepada atasannya demi keamanan karier politiknya

© Craig Stephens/South China Morning Post

TANGGAL 20 Januari 2020 mendekati jam 10 malam. Boleh jadi itu adalah hari paling bersejarah sekaligus paling menakutkan bagi penduduk Cina secara umum dan penduduk Wuhan secara khusus. Soalnya ini menyangkut nyawa mereka di tengah tak menentunya situasi negeri lantaran COVID-19.

Pasti bisa menular dari orang ke orang!” tegas dr. Zhong Nanshan (钟南山) dalam siaran langsung wawancaranya dengan jurnalis sohor spesialis isu-isu besar, Bai Yansong (白岩松), pada malam itu.

“Tenaga medis juga sudah ada yang tertular. Sudah waktunya kita tambah waspada,” imbuhnya, memperingatkan.

Tak akan ada yang mau mempermalukan diri dengan membantah pernyataan dr. Zhong yang sudah berusia 83 tahun dan memang terkenal blak-blakan itu. Dia adalah ahli pernafasan (pulmonologi) yang diakui paling berjasa dalam penanggulangan wabah SARS yang melanda Cina pada 2003 silam. Setelah 17 tahun berlalu, pemerintah Cina memintanya turun gunung lagi untuk terjun langsung ke Wuhan mengindetifikasi COVID-19.

Sebelum malam itu, Komite Kesehatan Kota Wuhan (武汉市卫生健康委员会) dan para ahli kesehatan yang dikirim Komite Kesehatan Nasional Cina (国家卫生健康委员会) ke Wuhan untuk meneliti corona selalu berubah-ubah pendapatnya.

Tanggal 31 Desember 2019, mereka bilang, “Belum ditemukan gejala nyata COVID-19 bisa menular dari orang ke orang, juga belum ditemukan anggota medis yang tertular” lantaran menangani pasien COVID-19.

Tiga hari berselang, tanggal 3 Januari 2020, mereka mengubah pernyataannya: “Belum ditemukan bukti nyata COVID-19 bisa menular dari orang ke orang.” Pernyataan ini diulang kembali pada tanggal 5 dan tanggal 11 Januari. Tak ada kejelasan terkait nasib tenaga medis yang disebutkan sebelumnya.

Empat hari setelah itu, tanggal 15, pernyataan mereka diubah lagi:

“Belum ditemukan bukti tegas dan jelas COVID-19 bisa menular dari orang ke orang, tapi tidak boleh dikesampingkan kemungkinan bisa menular dari orang ke orang secara terbatas, namun risiko terus menular dari orang ke orang agak kecil.”

Benar-benar udah kayak skripsi ngilmiah yang mbulet dan tak kelar-kelar direvisi.

Dokter Zhong barangkali gregetan dengan pernyataan esuk dele sore tempe yang maksudnya sulit dimengerti macam itu. Sebab, mungkin itu mengingatkannya pada pernyataan-pernyataan Menteri Kesehatan Cina, Zhang Wenkang (张文康), ketika dr. Zhong sedang berada di garda terdepan berperang melawan SARS yang menyerang negaranya, dulu.

Dalam jumpa pers yang dihelat pada 3 April 2003, Pak Menteri Kesehatan itu berkali-kali menyatakan kepada para wartawan bahwa “wabah SARS sudah berhasil dikendalikan” seraya tak lupa menyeru orang-orang berbondong-bondong ke China untuk berbisnis atau berwisata karena China “aman”.

Iya ini serius. Di saat wabah SARS dua dasawarsa lalu, China sempat meminta negerinya dikunjungi wisatawan dengan cukup masif. Meski, yaaah, tak sampai mendanai buzzer untuk promosi itu sih.

Selang seminggu, tanggal 11 April 2003, dr. Zhong yang baru saja bertemu dengan perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Beijing langsung nyerocos kepada wartawan yang memberondongnya dengan pertanyaan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan pemerintah melalui menteri kesehatan itu.

“Sudah berhasil dikendalikan apaan? Belum terkendali sama sekali!” kata dr. Zhong, ketus.

Seakan belum puas menumpahkan kekesalannya, dr. Zhong lanjut ngegas, “Virusnya berasal dari mana (patogen) nggak tahu, gimana cara mencegahnya juga nggak jelas, gimana mengobatinya pun belum nemu cara terbaik…. Sekarang wabahnya masih terus menular, kok bisa-bisanya bilang sudah berhasil dikendalikan?”

Menteri Kesehatan Cina tampaknya tak terima. Saat diwawancarai wartawan Hong Kong lima hari selepas pernyataan dr. Zhong itu, ia membuat pembelaan, “Kami tidak setuju kalau semua informasi harus diumbar ke publik. Karena itu akan membuat panik. Masyarakat nanti jadi tidak tenang hidupnya.”

Presiden Cina Hu Jintao (胡锦涛) tak tahan juga akhirnya. Sepuluh hari kemudian, 26 April 2003, diteken lah surat pemecatan Zhang Wenkang. Yup, politisinya yang kena, bukan pakarnya.

Kini, giliran Presiden Xi Jinping (习近平) yang dibenturkan dengan keadaan yang hampir sama membingungkannya. Percaya sesama politisi demi stabilitas negara atau pada pendapat pakar dengan risiko ekonomi negeri jadi ambyar?

Untungnya, Xi Jinping mau ambil risiko, lebih memercayai pendapat pakar semacam dr. Zhong ketimbang pejabat-pejabat yang demen berkungfu lidah dan lebih demen main aman aja.

Buktinya, begitu tahu corona dipastikan bisa menular dari orang ke orang, Xi langsung bergerak cepat memerintahkan pembatasan secara ketat dan menyeluruh orang-orang yang hendak keluar/masuk Provinsi Hubei di mana Wuhan ada di dalamnya.

Meski akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang parah (karena GDP Wuhan terbesar ke-9 di China), Xi sadar langkah itu harus dipilih karena dia tahu betul sudah kelewat banyak orang yang dengan santai keluar-masuk Wuhan lantaran sedari awal pemerintah setempat sempat bilang virus ini tidak menular dari orang ke orang.

Titah Xi untuk menyetop orang-orang keluar dari Hubei sudah terlambat, memang. Tapi jelas itu lebih baik daripada tidak bertindak sama sekali.

Bayangkan, terhitung dari dimulainya arus mudik Imlek pada 10 Januari 2020 sampai sebelum Wuhan di-lockdown pada jam 10 siang tanggal 23 Januari, ada sekitar 5 juta orang yang keluar dari Wuhan!

Maka maklum kalau Xi berang. Sang Presiden mungkin merasa dikibuli oleh bawahannya, terutama oleh petinggi Pemprov Hubei dan Pemkot Wuhan.

Coba Bung dan Nona baca pidato Xi tatkala memimpin rapat anggota tetap politbiro Partai Komunis Cina (PKC) pada 3 Februari 2020. Di situ Xi menengarai lambannya penanganan corona di awal-awal, disebabkan oleh pemerintah daerah tertentu yang dibilangnya lebih banyak bertungkuslumus pada hal-hal yang bersifat formalitas (xingshizhuyi 形式主义) dan birokratisme (guanliaozhuyi 官僚主义) alih-alih berfokus pada pencegahan penularan virus.

Dua hari selepas rapat dengan pemimpin papan atas PKC itu, dalam ceramahnya saat memimpin rapat ke-3 Komite Pusat Penyelenggaraan Negara Berdasar Hukum (quanmian yi fa zhi guo weiyuanhui 全面依法治国委员会) yang dihelat pada 5 Februari 2020, Xi kembali menuding ada pemerintah daerah yang “mencla-mencle” (zhao ling xi gai 朝令夕改) dan “telah melakukan tindak kejahatan melanggar hukum dengan teramat parah menghalangi proses pencegahan wabah” sehingga COVID-19 menyebar ke mana-mana.

Kendati dalam pidato-pidatonya itu Xi tidak menyebut “merek”, tapi dari pencopotan Sekjen PKC Hubei Jiang Chaoliang (蒋超良) dan Sekjen PKC Wuhan Ma Guoqiang (马国强) tak lama setelah dua rapat tersebut, bisa kita tebak siapa pejabat-pejabat “nakal” daerah yang Xi bidik.

Jiang dan Ma bahkan tidak diberi muka untuk menghadiri upacara prosesi serah terima jabatan kepada pengganti mereka yang dilangsungkan pada 13 Februari 2020.

Xi berhak geram—tentu saja—tapi, boleh jadi sistem pemerintahan yang sekarang diterapkan Cina menempatkan Jiang dan Ma pada posisi yang dilematis. Kalau mereka melaporkan yang sebenarnya kepada pemerintah pusat, mereka mungkin takut dicap tak becus dalam memerintah. Sementara kalau langsung mengambil langkah politis dengan menutup kota padahal pemerintah pusat tidak memerintahkan, misalnya, mereka mungkin takut dicap membangkang.

Maklum, dalam sistem pemerintahan Cina, status pemerintah daerah tak lebih dari kepanjangan tangan pemerintah pusat belaka. Keputusan pemerintah daerah, wabil khusus yang terkait politik tingkat tinggi macam penanganan virus menular corona ini, sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Sebagai pemerintah daerah, kami harus mendapat mandat terlebih dahulu baru bisa … aktif bertindak,” ungkap Wali Kota Wuhan Zhou Xianwang (周先旺) ketika diwawancarai China Central Television (CCTV) pada 27 Januari.

“Awalnya ada beberapa pasien, diobati pakai antibiotik biasa enggak sembuh. Ini memantik kewaspadaan kami. Kami laporkan ke Komite Kesehatan [Kota Wuhan]. Tanggal 30 dan 31 [Desember 2019] di rumah-rumah sakit lain [di kota kami] ternyata juga ditemukan adanya pasien yang mengidap penyakit serupa. Kami melaporkan itu ke Komite Kesehatan Nasional, barulah kemudian mereka mengirim tim ahli untuk menuntun pekerjaan kami,” terang Sekjen PKC di Wuhan, Ma Guoqiang, dalam dialognya dengan Bai Yansong pada 31 Januari.

Itu dari pihak pemerintah daerah. Sementara dari pihak pemerintah pusat, Xi Jinping memaparkan, “tanggal 7 Januari, ketika saya memimpin rapat anggota tetap politbiro PKC, saya sudah mengeluarkan imbauan terkait pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19.”

Pertanyaannya: “imbauan” apa yang dilontarkan Xi? Presiden Cina ini tak membeberkan lebih lanjut. Cuma, dari pernyataan ini kita bisa menerka bahwa informasi yang disampaikan Pemda Wuhan melalui Komite Kesehatan Nasional Cina kemungkinan besar sudah masuk ke Xi. Kalau enggak, bagaimana mungkin Xi ujug-ujug memberikan “imbauan”?

Walakin, yang jadi masalah selanjutnya adalah: kebijakan politik yang diambil pemerintah pusat untuk daerah sangatlah bergantung kepada suguhan informasi dari pemerintah daerah itu sendiri. Tepat/tidaknya keputusan politis yang diambil pemerintah pusat untuk daerah, sangat bergantung kepada sahih/tidaknya laporan yang diterimanya dari daerah itu.

Yang bikin makin runyam, seperti diungkap Kenneth Lieberthal dalam Governing China: From Revolution Through Reform, pejabat-pejabat di tiap-tiap tingkat di Cina banyak yang mempunyai dorongan untuk menyampaikan informasi yang telah dipermak sedemikian rupa kepada atasannya demi keamanan karier politiknya di kemudian hari. Karena itu, masih menurut ahli politik Cina berkebangsaan Amerika tersebut, sulitnya memperoleh informasi yang akurat menjadi salah satu problem paling serius yang dihadapi pemimpin Cina hingga sekarang kendati beragam cara telah mereka ikhtiarkan.

Celakanya, tak jarang informasi yang sudah terdistorsi itulah yang disampaikan kepada pemerintah pusat dan lantas dijadikan premis untuk mengambil kebijakan buat daerah yang menyampaikannya.

Maka tak heran bila Xi Jinping bilang wabah COVID-19 ini akan menjadi “ujian besar terhadap kapabilitas dan sistem pemerintahan negara” yang dipimpinnya.

Namun demikian, sistem pemerintahan Cina yang begini ini ada kelebihannya juga: Kalau pemerintah pusat sudah mengambil keputusan, tak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak sami‘nā wa aṭa‘nā. Beda dengan suatu negeri di ujung sana yang belum ambil keputusan saja sudah ribut debat kusir duluan.

Ada kalanya kayaknya kita mesti setuju pada apa yang dipetuahkan mendiang Deng Xiaoping (邓小平), “Bu zhenglun, shi weile zhengqu shijian gan. Yi zhenglun jiu fuza le, shenme ye gan bucheng” (不争论,是为了争取时间干。一争论就复杂了,什么也干不成).

“Tak usah berdebat, ini demi mengejar waktu supaya kita bisa bekerja. Sebab sekali berdebat malah bikin rumit segalanya, bakal tak ada yang kita kerjakan sama sekali akhirnya.”


Catatan Redaksi: Artikel ini adalah pengembangan dari esai Novi Basuki yang tayang di mojok.co pada 26 Maret 2020.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel menarik lainnya

Esai

BARANGKALI Anda sempat kepikiran untuk pindah negara, atau sesederhana ingin memiliki kehidupan yang lebih pasti ke depannya, pascapandemi ini? China mungkin bisa jadi salah...

Ramadan

TURKI di bawah kepemerintahan Erdoğan, pada penghujung tahun 2020 lalu, dituduh telah membarter pelarian Uighur di negaranya dengan vaksin COVID-19 ”made in China”. Tuduhan...

Esai

Indonesia seyogianya adalah negara yang paling tahu tentang perkembangan China. Caranya ialah dengan membaca yang tersirat, bukan melulu yang tersurat

Esai

KETIKA memimpin rapat ke-12 Komite Pusat Pendalaman Reformasi Komprehensif pada 14 Februari 2020 lalu, Presiden China Xi Jinping menyatakan perang melawan COVID-19 ”adalah ujian...